IKN Bakal Jadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, Apa Artinya?

Liputan6.com, Jakarta Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus dibangun untuk menjadi pusat pemerintahan pada tahun 2028. Target ini membutuhkan penyelesaian infrastruktur pendukung yang krusial, terutama di sektor legislatif dan yudikatif. Salah satu fokus utama adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, termasuk gedung DPR/MPR/DPD, Mahkamah Agung, dan lembaga hukum lainnya. Tanpa infrastruktur ini, IKN tak akan bisa menjalankan fungsi pemerintahan sepenuhnya.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan resmi beroperasi di kawasan tersebut dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Proyek ambisius ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang terintegrasi secara tata kelola.

Percepatan ini melibatkan alokasi anggaran negara sebesar Rp48,8 triliun pada APBN 2025. Anggaran tersebut dirancang untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung berjalan lancar. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun ditugaskan meninjau ulang desain kawasan legislatif dan yudikatif untuk memenuhi standar global.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa proyek ini mencakup berbagai elemen vital, seperti kantor legislatif dan yudikatif, hunian pejabat, serta fasilitas pendukung. Dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Selasa (28/1/2025), begini gambaran jika IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia tahun 2028 mendatang.

Presiden Prabowo Subianto, kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu, menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik. Jika Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik, maka semua fungsi pemerintahan utama—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—akan dipusatkan di sana. Kantor Presiden, kementerian, Gedung DPR/MPR/DPD, serta Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya akan beroperasi di IKN, menjadikannya pusat pengambilan keputusan politik dan hukum Indonesia.

Sebagai ibu kota politik, IKN dirancang untuk mendukung tata kelola negara yang modern dan terintegrasi dengan infrastruktur berstandar global. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi pemerintahan serta mendorong pembangunan yang lebih merata, sementara Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

Penetapan IKN juga mencerminkan visi jangka panjang pemerintah untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Meskipun memiliki potensi strategis, proyek ini menghadapi tantangan koordinasi antarinstansi dan pendanaan, sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat untuk memastikan keberhasilan.

Pembangunan gedung-gedung pemerintahan untuk sektor legislatif dan yudikatif menjadi prioritas utama. Selain itu, hunian bagi para pejabat di kedua sektor ini juga harus selesai pada tahun 2028. Hal ini memastikan kelancaran operasional pemerintahan di IKN. 

"Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya," ujar Basuki di Nusantara pada Sabtu (25/1) dikutip dari ANTARA.

Proses lelang proyek pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif senilai Rp11,2 triliun bahkan dijadwalkan pada Februari 2025, dengan target penyelesaian di 2028.  Proyek ini mencakup pembangunan gedung utama, hunian pejabat, dan infrastruktur pendukung lainnya, melengkapi kawasan eksekutif yang sudah dalam tahap pembangunan.

Infrastruktur pendukung lainnya juga tak kalah penting. Meskipun rinciannya belum begitu spesifik, akses jalan, utilitas (air, listrik), dan fasilitas umum seperti rumah sakit serta pusat perbelanjaan yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan para pejabat dan penduduk IKN. Ketersediaan infrastruktur ini akan memastikan IKN berfungsi sebagai kota yang layak huni dan mendukung aktivitas pemerintahan.

Aksesibilitas menuju IKN, khususnya di Wilayah Pembangunan (WP) 2, juga menjadi kunci keberhasilan. Pembukaan akses yang lancar akan memudahkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah di IKN. Hal ini penting untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat di IKN.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Nusantara. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting, termasuk kompleks legislatif, yudikatif, serta fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Basuki, alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. 

"Untuk pembangunan tahap dua 2025 - 2029 dibutuhkan dari APBN sebesarRp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2," ujar Basuki di Nusantara, Sabtu dikutip dari ANTARA. 

Selain itu, skema pembiayaan lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang lebih luas. Dengan begitu, pembangunan dapat terus berjalan tanpa hambatan finansial.

Desain infrastruktur Kota Nusantara menjadi perhatian utama dalam rencana pembangunan ini. Kementerian PUPR bersama OIKN ditugaskan untuk merancang ulang kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif agar memenuhi standar tata kelola yang baik.

Desain tersebut tidak hanya mencakup bangunan, tetapi juga pengintegrasian fasilitas pendukung seperti hunian pejabat, jaringan transportasi, dan ekosistem hijau. 

Proyek ini juga diharapkan mampu menciptakan kota yang tidak hanya modern tetapi juga inklusif dan nyaman bagi para penghuninya, baik pejabat negara maupun masyarakat umum.

Pembangunan Kota Nusantara dibagi ke dalam beberapa tahapan utama, dengan prioritas pada sektor legislatif dan yudikatif. Tahap awal akan difokuskan pada penyelesaian infrastruktur dasar, seperti jalan utama dan fasilitas transportasi.

Selanjutnya, pembangunan akan berlanjut ke tahap pengadaan fasilitas pendukung, termasuk perumahan dan area komersial. Pemerintah menargetkan semua elemen penting dapat beroperasi penuh pada 2028.

Basuki menegaskan bahwa proyek ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Dengan kolaborasi yang erat, target waktu yang ditentukan dapat tercapai.

Tujuan utamanya adalah menciptakan pusat pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung tata kelola yang lebih baik di Indonesia.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp48,8 triliun dalam APBN 2025 untuk mempercepat pembangunan.

Kota Nusantara ditargetkan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Manfaatnya meliputi pemerataan pembangunan, pengurangan beban Jakarta, dan penguatan tata kelola pemerintahan.