Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Karena Kasus Apa?

Liputan6.com, Jakarta Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, resmi ditangkap di Bandara Internasional Manila pada Selasa (11/3/2025) usai tiba dari Hong Kong. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan "perang melawan narkoba" yang ia terapkan saat menjabat sebagai presiden.

ICC telah lama menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahan Duterte, terutama terkait operasi anti-narkoba yang menyebabkan ribuan kematian. Pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima permintaan ICC melalui Interpol, yang mengarah pada penahanan Duterte di Filipina meskipun negara itu telah menarik diri dari ICC sejak 2019.

Penangkapan Duterte memicu beragam reaksi, baik dari pendukungnya maupun organisasi hak asasi manusia. Human Rights Watch (HRW) menyebut langkah ini sebagai "momen penting bagi akuntabilitas di Filipina." Namun, beberapa sekutu Duterte menganggap penangkapan ini bermuatan politik dan mempertanyakan dasar hukumnya.

Rodrigo Duterte tiba di Bandara Internasional Manila setelah melakukan perjalanan dari Hong Kong. Sesaat setelah mendarat, aparat kepolisian yang telah menerima permintaan Interpol langsung menyerahkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC. Duterte tampak tenang saat menerima surat tersebut namun mempertanyakan dasar hukum penahanannya.

Pemerintah Filipina menyatakan bahwa mereka harus bekerja sama dengan ICC karena adanya "red notice" dari Interpol. Surat tersebut merupakan permintaan global untuk melacak dan menahan tersangka kejahatan internasional. Wakil Konsul ICC, Kristina Conti, menegaskan bahwa Duterte harus segera diekstradisi ke Den Haag, Belanda, untuk menjalani proses hukum.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mulai menyelidiki kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Filipina sejak 2018. Penyidikan ini mencakup tindakan brutal dalam "perang melawan narkoba" yang dimulai sejak Duterte menjabat pada 2016.

Jaksa ICC menemukan indikasi bahwa ribuan orang tewas dalam operasi ini, termasuk anak-anak dan warga sipil yang tidak memiliki keterlibatan dalam perdagangan narkoba. Banyak di antara mereka dieksekusi tanpa melalui proses hukum yang adil.

Pada 2021, Filipina mencoba menghentikan penyelidikan ICC dengan alasan bahwa mereka memiliki sistem hukum yang dapat menangani kasus tersebut secara independen. Namun, ICC tetap melanjutkan penyelidikannya dan pada Juli 2023, hakim banding menolak keberatan dari pemerintah Duterte, memungkinkan penyidikan berlanjut.

Kebijakan Duterte dalam memberantas narkoba menjadi salah satu program paling kontroversial dalam sejarah Filipina. Ia secara terbuka menyatakan bahwa aparat keamanan memiliki kewenangan untuk menembak mati para tersangka pengedar dan pengguna narkoba jika dianggap membahayakan.

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, jumlah korban tewas dalam kebijakan ini diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 jiwa. Namun, data resmi pemerintah mencatat sekitar 6.248 kematian dalam operasi antinarkoba yang dilakukan aparat keamanan.

Duterte sendiri pernah mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan hak asasi manusia dalam kebijakan ini. Dirinya juga akan bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang ia buat. Pernyataan ini semakin memperkuat alasan ICC untuk menyelidiki kasusnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang menggantikan Duterte pada 2022, memiliki hubungan yang kompleks dengan mantan presiden tersebut. Awalnya, ia menolak bekerja sama dengan ICC, namun sikapnya berubah seiring memburuknya hubungan politik dengan keluarga Duterte.

Marcos Jr. menegaskan bahwa pemerintahnya akan "menindaklanjuti" setiap permintaan dari lembaga internasional terkait kasus Duterte. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa ia tidak akan menghalangi proses ekstradisi Duterte ke ICC.

Sementara itu, berbagai organisasi hak asasi manusia mendesak Marcos Jr. untuk menyerahkan Duterte ke ICC secepatnya.

Setelah ditangkap, Duterte kemungkinan akan menghadapi proses hukum di Filipina sebelum diekstradisi ke ICC. Pengacaranya telah mengajukan petisi untuk membatalkan penahanannya, dengan alasan bahwa Filipina tidak lagi menjadi anggota ICC sejak 2019.

Namun, ICC menyatakan bahwa mereka tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelum Filipina menarik diri dari perjanjian Roma. Dengan demikian, Duterte masih dapat diadili atas tindakan yang dilakukan selama masa kepemimpinannya.

Jika diekstradisi ke Den Haag, Duterte akan menjadi mantan kepala negara pertama dari Asia Tenggara yang diadili di ICC. Sidangnya akan menjadi sorotan global dan berpotensi menjadi preseden bagi pemimpin lain yang diduga melakukan pelanggaran HAM.

1. Mengapa Rodrigo Duterte ditangkap?

Duterte ditangkap atas perintah ICC terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan "perang melawan narkoba."

2. Apakah Filipina masih menjadi anggota ICC?

Tidak, Filipina menarik diri dari ICC pada 2019, tetapi pengadilan tetap memiliki yurisdiksi atas kasus yang terjadi sebelum penarikan.

3. Berapa jumlah korban dalam kebijakan perang melawan narkoba Duterte?

Data resmi menyebutkan lebih dari 6.200 kematian, tetapi kelompok HAM memperkirakan jumlahnya bisa mencapai 30.000 orang.

4. Apakah Duterte akan diekstradisi ke ICC?

Masih belum pasti, tetapi pemerintahan Marcos Jr. menunjukkan sikap kooperatif terhadap permintaan ICC.