Hatta Rajasa Yakin TNI Tetap Netral pada Pilpres 2014

Hatta Rajasa juga yakin Panglima TNI Jenderal Moeldoko dapat mengklarifi isu penggalangan suara Babinsa ke pasangan capres tertentu.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 07 Jun 2014, 16:07 WIB
Diterbitkan 07 Jun 2014, 16:07 WIB
Hatta Rajasa Dukung Pesantren Sampai Kapanpun
Hatta Rajasa (Liputan6.com/Faizal Fanani).

Liputan6.com, Jakarta Cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa meyakini TNI tetap bersikap netral pada Pilpres 9 Juli. Meskipun belakangan ini muncul isu yang menyebut adanya anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) TNI mengarahkan kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

"Saya sudah sangat meyakini sejak reformasi TNI di kita adalah salah satu tentara yang paling profesional di dunia, setelah reformasi dan politiknya lurus ke atas politik negara," kata Hatta di salah satu rumah makan di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (7/6/2014).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga yakin pemimpin tertinggi TNI, yaitu Panglima TNI Jenderal Moeldoko dapat mengklarifikasi isu anggota Babinsa yang sempat membuat resah pasangan capres-cawapres itu.

"Kalau ada dugaan-dugaan, hal seperti itu saya yakin TNI bisa mengklarifikasi itu dengan baik," ucap Hatta.

Tim advokasi pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah melaporkan dugaan pelanggaran Pilpres 2014 terkait dugaan pengerahan Babinsa di beberapa tempat untuk memenangkan capres-cawapres tertentu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut tim advokasi Jokowi-JK Sirra Prayuna, dugaan pengerahan Babinsa yang dilaporkan ke Bawaslu yakni terjadi di Gunung Kidul, Jawa Barat, dan DKI Jakarta tepatnya di Cideng, Jakarta Pusat.

"Ada di 3 daerah. Kita input dari beberapa pemberitaan media. Gunung Kidul, Jawa Barat, Cideng kalau di Jakarta. Melihat polanya sama, waktunya sama," kata Sirra di Media Centre Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Jumat 6 Juni 2014.

Sementara Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Andika Perkasa, Kamis 5 Juni lalu menjelaskan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman telah memerintahkan pengusutan tuntas kasus tersebut setelah menerima laporan adanya pemberitaan di media massa.

"Sebagai tindak lanjut, Kepala Staf TNI AD langsung memerintahkan Asisten Operasi KSAD dan Wakil Asisten Pengamanan KSAD untuk melakukan teleconference dengan seluruh Pangdam guna menekankan sekali lagi ke jajaran masing-masing tentang posisi netral prajurit TNI AD pada Pemilihan Presiden 2014," katanya. (Sss)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya