Top 5 Indonesia Baru: Mega Dukung Jokowi Naikkan BBM Paling Top

Liputan6.com, Jakarta - Berita-berita yang banyak disorot pembaca kali ini cukup berimbang antara berita kubu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Namun di antara berita yang paling disorot adalah berita tentang Jokowi yang berjudul 'Alasan Mega Kini Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM'.

Selain itu, di urutan kedua dan ketiga ada sorotan pembaca terhadap berita tentang kubu Prabowo-Hatta yang berjudul 'Kubu Prabowo-Hatta Mengadukan Polri ke Kompolnas' dan 'Kubu Prabowo Masih Penasaran, Pansus Pilpres di DPR Bakal Panjang'.

Berikut berita-berita yang masuk dalam Top 5 Indonesia Baru:

1. Alasan Mega Kini Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun ditolak dengan alasan waktunya tidak tepat. Jokowi pun mengaku rela tidak populer jika dirinya yang memberlakukan kebijakan itu.

Sikap Jokowi ini berbeda dengan histori partai pendukungnya, PDI Perjuangan. Dalam 10 tahun terakhir berada di luar pemerintahan, PDIP selalu menolak keras kebijakan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM bersubsidi.

Selengkapnya: Alasan Mega Kini Dukung Jokowi Naikkan Harga BBM

2. Kubu Prabowo-Hatta Mengadukan Polri ke Kompolnas

Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengadukan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), agar Bareskrim Polri segera menyelesaikan masalah hukum yang dilaporankan.

"Kita ini masyarakat, kita hadapi persoalan yang belum terjadi sebelumnya. Apa yang ada kita lakukan (ke Kompolnas) itu hanya memperkuat referensi yang ada," kata Kuasa hukum Koalisi Merah Putih Habiburokhman di kantor Sekretariat Kompolnas, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Selengkapnya: Kubu Prabowo-Hatta Mengadukan Polri ke Kompolnas

3. Kubu Prabowo Masih Penasaran, Pansus Pilpres di DPR Bakal Panjang

Salah satu kuasa hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto menilai kehadiran Pansus Kecurangan Pilpres di DPR dibutuhkan. Sebab, Putusan MK dianggap kurang mengakomodir akibat dibatasi waktu kerja 14 hari.

"Saya nyatakan ada kebutuhan pada Pansus. Pansus ini bakal panjang, bila nggak selesai bisa lanjut. Tidak seperti MK yang batasi waktu 14 hari," kata Didi dalam diskusi di Bawaslu, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Selengkapnya: Kubu Prabowo Masih Penasaran, Pansus Pilpres di DPR Bakal Panjang

4. Tanggapan JK Tidak Ikut Pertemuan SBY dan Jokowi di Bali

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Nusa Dua, Bali, Rabu 27 Agustus malam. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda terkait transisi pemerintahan, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM)‎. Namun pertemuan tersebut, Jokowi tanpa didampingi wakilnya Jusuf Kalla (JK). Apa alasan tanpa JK?

"Ya kan itu (pertemuan antara Jokowi dan SBY) empat mata. Kalau dengan saya jadinya enam mata," kelakar JK usai mengadakan rapat tertutup bersama Jokowi, tim Transisi dan beberapa perwakilan partai koalisi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014).

Selengkapnya: Tanggapan JK Tidak Ikut Pertemuan SBY dan Jokowi di Bali

5. Jokowi Prioritaskan 6 Kementerian

Tim Transisi Jokowi Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan segera berkoordinasi dengan beberapa kementerian di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden terpilih Joko Widodo mengaku ada 6 kementerian yang menjadi prioritas tim Transisi.

"‎‎Tentunya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan," ujar Jokowi usai melakukan rapat tertutup di Rumah Transisi bersama wakil presiden terpilih JK, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Selengkapnya: Jokowi Prioritaskan 6 Kementerian