Hari Kesehatan Mental Sedunia 2022: Deklarasi Relio-Mental Health untuk Kalahkan Stigma Lewat Pendekatan Agama

Liputan6.com, Jakarta - Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia di hari ini, 10 Oktober 2022, Emotional Health For All (EHFA) bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Umum Kristen (YAKKUM) dan Black Dog Institute mengumumkan pelaksanaan ‘Deklarasi Relio-Mental Health Indonesia’yang akan berlangsung pada 29 Oktober 2022. Kegiatan yang akan dihadiri sekitar 4 ribu orang dan akan memecahkan Guinness World Record ini merupakan deklarasi kesehatan mental lintas agama untuk mengatasi tantangan kesehatan mental yang terjadi di Indonesia.

"Indonesia memiliki masalah kesehatan mental yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian terbaru, kami menemukan bahwa tingkat bunuh diri di Indonesia yang sebenarnya mungkin setidaknya 4 kali lipat dari angka yang dilaporkan, dan jumlah percobaan bunuh diri setidaknya 7 kali lipat dari jumlah tersebut," ujar Project Leader & Founder, EHFA dan President Indonesian Association for Suicide Prevention Dr. Sandersan Onie, saat webinar Hari Kesehatan Jiwa Sedunia secara daring, Senin (10/10/2022). 

Terkait dengan penanganan kesehatan mental yang lambat, stigma yang menjadi isu utama adalah di mana masyarakat cenderung mendiskriminasi orang dengan gangguan kesehatan mental dengan menganggap sebagai "gila atau tidak waras". Selain itu, keluarga merasa malu untuk mencari bantuan ke tenaga profesional dalam berkonsultasi mengenai masalah kesehatan mental yang dihadapi.

"Rasa malu dan diskriminasi merupakan tantangan terbesar terhadap sebuah negara yang sehat," ujar Dr. Sandersan.  Saat ini di Indonesia hanya terdapat 4.400 psikolog dan psikiater dengan jumlah populasi lebih dari 250 juta orang. Dengan adanya pandemi COVID-19, menurut Dr. Sandersan, kondisi kesehatan mental dari dampak pandemi tidak diketahui.

"Kesehatan mental dan bunuh diri berdampak besar pada ekonomi, dengan perkiraan biaya Rp582 triliun per tahun dalam kematian dan hilangnya produktivitas, sementara kemajuan untuk penanganan kesehatan mental berjalan lambat," ia menambahkan. 

Dalam penanganan masalah kesehatan mental melalui pendekatan agama, Dr. Sandersan mengutarakan, pihaknya sering menemukan kejadian diskriminasi yang didasari pada keyakinan yang keliru tentang agama. Misalnya, orang dengan gangguan kesehatan mental dianggap karena kurang imannya.

Inilah yang menjadi sebab mengapa meskipun bertahun-tahun dilakukan pendidikan tentang kesehatan mental, namun kemajuannya sangat lambat. Masih banyak orang dengan gangguan kesehatan mental yang enggan atau bahkan tidak akan mengunjungi psikolog, melainkan justru berbicara dengan pemuka agama.

"Hal ini terlebih karena kita semua menyadari bahwa agama memainkan peran yang besar di Indonesia," ungkap Dr. Sandersan.

EHFA pun memutuskan untuk mengambil pendekatan radikal mengenai edukasi kesehatan mental yaitu melalui deklarasi pertemuan antar umat agama yang diusung pada tanggal 2-3 Juni 2022 di Lombok sebagai bagian dari acara G20. Deklarasi yang juga disebut sebagai “Lombok Declaration” ini bertujuan untuk menegaskan bahwa setiap orang di Indonesia, termasuk para psikolog, guru, keluarga, pelajar dapat mencari bantuan kesehatan mental tanpa harus didiskriminasi atau distigmatisasi. 

Melalui deklarasi ini, tujuh perwakilan tokoh agama KH Miftahul Huda (Majelis Ulama Indonesia), Rm. Y. Aristanto HS, MSF (Komisi Waligereja Indonesia), drg. I Nyoman Suarthanu. MAP KH Sarmidi Husna (Pengurus Besar Nadhlatul Ulama), drg. I Nyoman Suarthanu. MAP (Parisada Hindu Darma), I Wayan Sianto (Perwakilan Walubi Indonesia), Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A (International Center for Religions and Peace), Pdt Jackelyn Manuputty (Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia) dan Pdt Ary Mardi Wibowo (Jakarta Praise Church Community) mempersatukan pandangannya terhadap kesehatan mental dengan mentandatangani “Deklarasi Relio-Mental Health”.

Berdasarkan isi deklarasi tersebut, telah dinyatakan bahwa pemuka dari lima kelompok agama setuju bahwa masalah kesehatan mental bukanlah hal yang memalukan, serta mengedepankan pentingnya peran lingkungan dan keluarga dalam mendampingi orang dengan masalah kesehatan mental. Di saat yang sama, deklarasi ini juga mendorong lembaga keagamaan dan instansi pemerintah seperti Kementerian untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan dan penanganan masalah kesehatan mental serta pencegahan bunuh diri.

Aktivis HAM dan penggiat inklusi Dr. Bahrul Fuad, M.A. juga menyebutkan tentang betapa pentingnya pendekatan agama terhadap pandangan disabilitas di Indonesia, karena keikutsertaannya dalam merancang Fikih Disabilitas NU dan Lombok Declaration. "Selama ini berbagai agama mempercayai bahwa prilaku bunuh diri merupakan perbuatan dosa besar," sebut Dr. Bahrul di kesempatan yang sama.

Sehingga mereka yang mencoba bunuh diri mengalami berbagai jenis stigma dan dipandang buruk dan orang yang meninggal karena bunuh diri dilabeli sebagai orang yang tidak bermoral atau memiliki karakter jiwa rendah dan tidak termaafkan. Namun sebenarnya temuan ilmiah menunjukan bahwa prilaku bunuh diri banyak disebabkan oleh situasi di luar individu yang menyebabkan keguncangan mental atau jiwa dan mendorong seseorang untuk melakukan prilaku bunuh diri.

Lebih lanjut Dr. Bahrul menambahkan, di sisi lain ajaran spiritualitas dan akhlak pada setiap agama yang diaplikasikan dalam sikap sebagai orang beriman seperti ikhlas, bersyukur, dan menerima ketentuan dari Allah SWT (taqdir), serta tindakan ibadah ritual seperti salat, puasa, dan berdzikir. Islam mempercayai bahwa sikap dan tindakan tersebut jika dilakukan secara bersungguh-sungguh, maka akan membawa seseorang pada tujuan kehidupan yaitu ketenangan jiwa.

"Pada konteks ini, agama dan tokoh agama memiliki peran yang sangat sentral dalam mendorong pentingnya merawat kesehatan mental dan mencegah prilaku bunuh diri," Dr. Bahrul menyimpulkan. 

Sementara itu dari pernyataan Tokoh Agama tentang Rencana "Deklarasi Relio-Mental Health" Ketua Walubi Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Wayan Sianto berpendapat bahwa inisiatif deklarasi ini dinilai memberikan solusi yang positif untuk kalangan pemeluk agama Buddha dalam menangani masalah kesehatan jiwa.

"Kesehatan jiwa seharusnya bukan dipandang sebagai hal yang memalukan. Sudah seharusnya lingkungan dan keluarga berperperan penting untuk mendampingi orang dengan masalah kesehatan jiwa karena keluarga adalah benteng," pungkas I Wayan Sianto.

Rm. Y. Aristanto selaku Komisi Waligereja Indonesia juga menambahkan bahwa dengan adanya Deklarasi Relio-Mental Health, ini akan memudahkan umat Katolik untuk mengubah perspektif mereka terhadap kesehatan mental ke arah yang lebih baik. “Ada perubahan paradigma dimana orang dengan masalah kesehatan jiwa dan bunuh diri dianggap dosa. Saat ini, Gereja Katolik telah mengubah perspektif tersebut dengan belas kasih dan penderitaan yang menyelamatkan. Bagaimana orang dengan masalah kesehatan jiwa dibantu untuk memiliki pengharapan,” ujarnya.

Ketua Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Bagian Kesehatan Drg. I Nyoman Suarthanu juga mengatakan bahwa adanya deklarasi ini juga berhasil menekankan kesehatan jiwa merupakan bagian penting dalam hidup beragama. “Sekaranglah waktunya, ketika agama diberikan bagian penting dalam Kesehatan Jiwa, tokoh agama harus mempelopori pengurangan stigma terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa,” kata drg. I Nyoman Suarthanu.

Selain perwakilan agama, ada juga pembicara lain termasuk perwakilan dari WHO Indonesia, Greysia Polii (Peraih Emas Olimpiade Tokyo), Gea Denanda, dan beberapa perwakilan lainnya. Semua peserta yang hadir juga berkesempatan untuk menandatangani deklarasi tersebut dan mencantumkan nama mereka pada deklarasi kesehatan mental keagamaan pertama di dunia. Di samping itu, peserta acara juga akan memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mental gratis dengan psikolog profesional.