PM Jepang Fumio Kishida Alokasikan Dana Rp2,1 Triliun untuk Nelayan, Imbas Larangan Impor China

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan bahwa pemerintah akan menyediakan dana tambahan sebesar 20,7 miliar yen yang setara Rp2,1 triliun untuk membantu industri perikanan. Hal ini menyusul pelarangan total oleh China terhadap impor produk perairan dari Jepang. 

Mengutip dari CNA, Selasa (5/9/2023), semuanya merupakan imbas pelepasan air radioaktif yang telah dilakukan PLTN Fukushima Daiichi. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana sebesar 80 miliar yen atau Rp8,3 triliun untuk mendukung pembentukan pasar baru.

Mereka juga memastikan ikan yang surplus tetap beku sampai permintaan membaik, sebagai bentuk inisiatif lainnya. Dengan penambahan dana ini dari cadangan anggaran, total bantuan yang diberikan mencapai Rp10,4 triliun, menurut Kishida.

Pada 24 Agustus 2023, proses pembuangan air limbah ke laut telah dimulai dan diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa dekade mendatang. Tindakan ini mendapat tentangan kuat dari Asosiasi perikanan Jepang serta kelompok-kelompok di negara tetangga.

Sebagai respons, China melarang impor semua jenis makanan laut dari Jepang, sementara Hong Kong memberlakukan larangan terhadap makanan laut dari Fukushima dan sembilan area lain di Jepang. Melansir dari CTV News, sebelum proses pembuangan air limbah dimulai, pembatasan yang diterapkan oleh China sudah berdampak pada eksportir makanan laut Jepang.

Barang-barang ekspor produk perikanan juga sempat tertahan di bea cukai China untuk beberapa minggu. Akibatnya, harga produk laut seperti kerang, teripang, dan lainnya yang disukai di China mengalami penurunan tajam. 

Larangan ini tidak hanya berdampak pada daerah sekitar Fukushima, tetapi juga pada lokasi seperti Hokkaido di utara, tempat banyak petani kerang berasal. Kishida menyebutkan bahwa dana darurat yang diberikan merupakan dukungan untuk sektor perikanan, pengolahan makanan laut, dan untuk mengatasi kerusakan citra produk-produk Jepang.

"Kami bertekad untuk melindungi industri perikanan di Jepang," ujar Kishida, seraya mengajak masyarakat agar lebih banyak mengkonsumsi makanan laut dan mencari cara-cara lain untuk mendukung.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk eksplorasi pasar baru bagi makanan laut Jepang dan berkomitmen untuk meningkatkan konsumsi makanan laut di dalam negeri. Para petinggi Jepang menyatakan rencananya untuk mengeksplorasi pasar ekspor baru di Taiwan, Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, serta beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Singapura.

Pada Jumat, 1 September 2023, Kishida bertemu dengan pekerja di pasar ikan Toyosu, Tokyo, untuk memahami dampak dari pelarangan impor oleh China dan meminta dukungan kepada industri makanan laut Jepang. Sementara pada Selasa, 5 September 2023 ini, Kishida menuju Indonesia untuk mengikuti pertemuan KTT ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut, kemungkinan ia akan mendapatkan tanggapan terkait pelepasan air limbah dari Perdana Menteri China, Li Qian yang turut serta. Sejak terjadinya gempa bumi dan tsunami pada 2011 yang merusak sistem pendingin dan menyebabkan tiga reaktor meleleh di pembangkit listrik Fukushima, hingga terkumpul air limbah radioaktif dalam jumlah signifikan.

"Kami tidak akan segera melihat bencana seperti mendeteksi bahan radioaktif dalam makanan laut, tetapi tampaknya tak terhindarkan bahwa pembuangan ini akan menimbulkan risiko bagi industri perikanan lokal dan pemerintah perlu menemukan solusi," kata Choi Kyoung-sook dari kelompok Korea Radiation Watch yang mengorganisir demo, dikutip dari The Straits Times, 27 Agustus 2023.

Pejabat Jepang dan operator pabrik mengungkapkan bahwa semua sampel air laut dan ikan yang diambil setelah pelepasan air limbah yang telah diolah menunjukkan tingkat radioaktivitas di bawah batas keamanan yang telah ditentukan. China Daratan merupakan konsumen terbesar makanan laut Jepang, yaitu sebesar 22,5 persen dari keseluruhan pasar, diikuti oleh Hong Kong sebesar 20 persen, pelarangan ini memberikan dampak signifikan pada industri perikanan Jepang. 

Langkah potensial di masa mendatang mungkin akan memicu Tiongkok untuk meningkatkan larangan perdagangannya terhadap Jepang.  "Memperhitungkan potensi risiko ini, pemerintah Jepang harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mengatasi hubungan yang semakin memburuk dengan Tiongkok," ungkap Takahide Kiuchi, seorang ekonom senior di Nomura Research Institute dalam penilaian terbarunya.

Mengutip kanal Global Liputan6.com, sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di Seoul pada Sabtu, 26 Agustus 2023. Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah atas kekhawatiran mereka soal pelepasan air limbah radioaktif olahan Jepang dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang rusak.

Sekitar 50 ribu orang bergabung dalam protes di Seoul. Jepang dan organisasi ilmiah mengungkapkan bahwa air limbah radioaktif itu aman.

Perusahaan yang bertanggung jawab untuk pabrik, Tokyo Electric Power, telah menyaringnya untuk menghilangkan isotop dengan menyisakan tritium, sebuah isotop radioaktif hidrogen yang sulit dipisahkan. Badan perikanan Jepang mengatakan bahwa ikan yang diuji di perairan sekitar pabrik tidak mengandung tingkat tritium yang terdeteksi, lapor kantor berita Kyodo.