Kenapa Nama Kai EXO Ikut Terseret Konflik Israel-Palestina sampai Korea Utara?

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah cuitan di Twitter (X) milik seorang komentator politik asal Amerika Serikat bernama Jackson Hinkle ramai dibahas warganet, terutama penggemar KPop. Jackson ikut mengamati perkembangan kasus konflik Israel-Palestina yang memanas setelah Hamas menyerang wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 dan dibalas Israel dengan agresi militer.

Jackson kemudian membagikan kabar bahwa Palestina mendapatkan dukungan dari Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong Un. Berdasarkan keterangan unggahan Jackson Hinkle, Kim Jong Un telah memerintahkan pada para pejabat di negaranya untuk mendukung Palestina, termasuk mengirimkan senjata.

Tetapi, ada kesalahan penulisan nama pada cuitan Jackson tersebut. Alih-alih menuliskan nama Kim Jong Un dengan benar, Jackson malah menulisnya menjadi Kim Jong In.

"Kim Jong In dilaporkan telah menginstruksikan pejabat pemerintah Korea Utara untuk memberikan dukungan kepada Palestina, termasuk kemungkinan mengirim senjata ke Hamas. Korea Utara TIDAK mengakui negara Israel," cuit Jackson Hinkle dalam unggahannya pada Sabtu 4 November 2023.

Cuitan akun @jacksonhinkle itu membuat penggemar K-Pop salah fokus dengan unggahan tersebut lantaran Kim Jong In adalah nama asli dari Kai EXO yang saat ini sedang menjalani wajib militer (wamil). Begitu juga dengan para fans dari Indonesia yang turut berkomentar dan menganggapnya lucu karena kesalahan penulisan satu huruf saja bisa merujuk pada orang yang berbeda, bahkan dari negara yang berbeda juga.

"Bentar… typo dikit ngaruh banget," komentar seorang warganet.

"Anaknya lagi anteng wamil padahal," ujar warganet lainnya.

"Korea Utara adalah pahlawan sesunnguhnya dalam situasi ini," komentar warganet lainnya.

Selain komentar soal kesalahan penulisan nama tersebut, warganet dari seluruh dunia ikut menyuarakan dukungan mereka untuk Palestina. Tidak sedikit juga yang ikut senang karena Korea Utara yang terkenal dengan sikap mereka yang menutup diri dari dunia luar, berpihak pada Palestina.

Beberapa waktu lalu, militer Israel menuding ada senjata Korea Utara yang digunakan oleh Hamas di tengah perang melawan Israel. Amunisi Korut itu digunakan saat serangan pada 7 Oktober 2023.

Selain amunisi buatan Korut, pihak militer Israel berkata ada yang dibuat di Iran. Beragam senjata Hamas, seperti ranjau, rocket-propelled grenades (RPGs), dan drone ditampilkan oleh militer Israel kepada media massa.

"Saya pikir sekitar lima hingga 10 persen senjata di sini buatan Iran," ujar seorang pejabat militer Israel, dikutip dari kanal Global Liputan6.com yang melansir dari France24, Kamis, 26 Oktober 2023."Dan 10 persennya Korea Utara. Sisanya dibuat di dalam Jalur Gaza," ujar pejabat yang bicara secara anonim itu.

Hamas dilaporkan memiliki jaringan penyelundupan senjata yang luas di Jalur Gaza yang diblokir. Kelompok itu juga memproduksi sendiri, termasuk roket yang ditembak ke Israel.

Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan lebih dari 1.400 orang, mayoritas rakyat sipil. Hamas juga menculik 224 orang. Warga yang diculik Hamas tidak hanya dari Israel, melainkan ada yang dari Amerika Serikat, Rusia, sampai ASEAN.

Israel melakukan serangan ke Gaza yang menewaskan lebih dari 7.000 orang. Serangan Israel dikecam oleh kelompok HAM internasional seperti Amnesty dan Human Rights Watch.

Serangan kolektif yang menewaskan rakyat sipil Palestina dan blokade Israel disebut sebagai kejahatan perang. Putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait operasi militer Israel ke Gaza. Mereka berupaya menyetop eskalasi konflik.

Berdasarkan laporan Arab News, Rabu, 25 Oktober 2023, Presiden Joe Biden dan Pangeran MBS melakukan diskusi pada Selasa, 24 Oktober 2023. Pangeran Arab Saudi menegaskan ia menolak serangan kepada warga sipil, infrastruktur, dan lokasi-lokasi penting untuk kehidupan warga.

Lebih lanjut, Pangeran MBS meminta agar ada ketenangan supaya tidak ada eskalasi yang dapat membawa dampak negatif ke kawasan. Ia juga meminta agar hukum kemanusiaan internasional bisa dituruti, dan supaya bantuan bisa masuk ke Gaza, Palestina.

Hak rakyat Palestina juga disorot oleh pangeran Saudi. Ia menjelaskan bahwa penting supaya rakyat Palestina mendapatkan haknya, serta meraih keadilan, dan perdamaian. Dari pernyataan versi Gedung Putih, pihak AS berkata bahwa pemerintahan Joe Biden menyatakan negaranya mendukung ancaman terorisme.

Rilis dari Gedung Putih menyatakan bahwa pihak Saudi dan AS setuju untuk menjaga stabilitas di kawasan dan mencegah konflik meluas. Mereka juga setuju medukung pelepasan tawanan Hamas dan pemberian bantuan kemanusiaan.

"Mereka juga menyepakati pentingya bekerja menuju perdamaian berkelanjutan antara rakyat Israel dan Palestina secepatnya saat krisis mereda," tulis pernyataan Gedung Putih. Joe Biden dan Pangeran Arab Saudijuga sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi.