Indonesia Tampung Pengungsi Rohingya, Diharapkan Tak Terjadi Perdagangan Orang dan Pengrusakan Tempat Wisata di Aceh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan kekhawatirannya soal pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Aceh. Sandiaga Uno khawatir hal ini bisa menjadi bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sandiaga Uno mengatakan pihaknya terus memantau dampak yang mungkin ditimbulkan oleh keberadaan pengungsi Rohingya terhadap pariwisata di Aceh. "Sejauh ini belum ada dampaknya, tapi ini juga selalu kita pantau. Harus kita pastikan jangan sampai nanti berdampak negatif terhadap wisata di Aceh," kata pria yang biasa disapa Sandi ini dalam The Weejly Brief with Sandi Uno yang digelar secara hybrid, Senin, 11 Desember 2023.

"Kita juga berharap tidak ada pengrusakan di tempat-tempat wisata dan kegiatan wisata di Aceh bisa berjalan seperti biasanya," lanjutnya. Sandi mengatakan peristiwa pengungsi Rohingya merupakan bencana kemanusiaan.

Menurutnya para pengungsi mengalami tekanan. Menurut Menparekraf tidak ada arahan dari Presiden terhadap dirinya mengenai pengungsi Rohingya dalam rapat terbatas, beberapa hari lalu. Namun ia mengaku akan berkunjung ke Aceh pada akhir Desember atau awal Januari nanti untuk mengecek secara langsung dampak keberadaan pengungsi terhadap pariwisata di Aceh.

"Jangan sampai mereka terancam musibah, tapi juga jangan sampai ini mengancam penghidupan dan kegiatan ekonomi dan beban bagi masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh," ujar Sandi.

Sementara itu, Presiden Jokowi (Joko Widodo)mengatakan, pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia akan ditampung sementara. Namun, dia tak menjawab di mana para pengungsi Rohingya akan ditampung.

"Saya sampaikan bahwa sementara, sementara kita tampung, sementara," kata Jokowi di Stasiun Pompa Ancol Sentiong Jakarta Utara, Senin, 11 Desemnber 2023, dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan organisasi-organisasi internasional salah satunya, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) terkait pengungsi Rohingya di Indonesia. Pasalnya warga lokal menolak pengungsi Rohingya.

"Karena kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional UNHCR dan lain-lain untuk karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya (pengungsi Rohingya)," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara untuk pengungsi Rohingya yang sudah terlanjur tiba di Indonesia. Namun, Jokowi memastikan bantuan tersebut akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

"Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 8 Desember 2023. Jokowi menuturkan pemerintah akan Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah pengungsi Rohingya.

Jokowi juga mengungkapkan adanya dugaan kuat keterlibatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dibalik banyaknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Dia menekankan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," jelas dia.

"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," sambung Jokowi.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly juga mengatakan, ratusan pengungsi itu merupakan korban dari mafia. Hal ini, kata Yasonna, berdasarkan temuan Polri yang mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pengungsi Rohingya.

"Memang ini adalah sindikat, sudah (ada yang) ditangkap polisi. Karena mereka juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka," kata Yasonna dilansir dari Antara, Senin (11/12/2023).

Yasonna menduga, ada pengungsi-pengungsi yang menjual harta bendanya kemudian datang ke Indonesia dengan ditawarkan iming-iming kehidupan yang lebih layak. "Tapi sekarang kita lihat reaksi sosial dari masyarakat kita (yang menolak). Perbedaan kultur, perbedaan budaya selalu terjadi," terangnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memastikan, pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya.

"Ndak (pengungsi Rohingya di pulau Galang), justru jangan sampai seperti Pulau Galang," kata Mahfud dilansir dari Antara, Minggu. 10 Desember 2023. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain.

Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi untuk penampung pengungsi Rohingya. "Forkopimda tiga provinsi, Aceh Sumatra Utara dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan itu," kata Mahfud.

Dia menjelaskan, para pengungsi tersebut sebenarnya hanya transit di Indonesia sebelum ke tempat tujuannya. Namun, para pengungsi akhirnya enggan keluar dari Indonesia.