Asal Usul Hari Perempuan Internasional, Demo Jam Kerja hingga Revolusi Rusia

Liputan6.com, Jakarta - 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) di seluruh dunia. Pada hari ini para perempuan merayakan pengakuan atas prestasi yang mereka raih tanpa memandang perbedaan, baik kebangsaan, etnis, bahasa, budaya, ekonomi, atau politik.

Dilansir dari laman resmi milik PBB, un.org, Kamis (07/03/2024), sejak peristiwa yang menandai lahirnya Hari Perempuan Internasional, kampanye ini telah berkembnag secara menyeluruh, baik di negara maju maupun berkembang untuk mendukung kesetaraan hak dan kesempatan partisipasi perempuan di arena politik dan ekonomi.

Asal usulnya, setelah Perang Dunia II, PBB mulai merayakan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional, setelah menetapkan satu tahun, 1975, sebagai Tahun Perempuan Internasional.

Dua tahun kemudian, pada Desember 1977, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mengumumkan Hari Hak-Hak Perempuan dan Perdamaian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat diperingati setiap hari sepanjang tahun oleh Negara-negara Anggota, sesuai dengan tradisi sejarah dan nasional mereka.

Pada 1979, langkah nyata pertama yang diupayakan secara formal oleh dunia untuk kesetaraan hak bagi perempuan adalah penetapan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh Majelis Umum PBB.

Dampak dari ratifikasi terhadap konvensi ini adalah penghapusan segala peraturan dan pelarang kegiatan yang menimbulkan segala jenis diskriminasi terhadap perempuan.

Perjalanan panjang untuk kesetaraan hak dan kesempatan para perempuan yang inklusif ini tidak lepas dari demonstrasiyang tercatat memiliki dampak signifikan terhadap penetapan Hari Perempuan Internasional. Berikut adalah narasi diakronik sejarah Hari Perempuan Internasional.

Tonggak awal penetapan Hari Perempuan Internasional adalah di Amerika Serikat pada 1848, ketika terjadi protes oleh para perempuan New York yang diinisiasi Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott untuk menuntut hak bicara pada Konvensi Anti-Perbudakan. Fokus tuntutan itu pun meluas menjadi tuntutan akan hak-hak sipil, sosial, politik, dan agama bagi perempuan dan dimasukkan ke dalam Deklarasi Sentimen dan Resolusi 1848 yang menegaskan kesetaraan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan.

Secara resmi, Hari Perempuan Nasional pertama diperingati di Amerika Serikat pada tanggal 28 Februari. Partai Sosialis Amerika menetapkan hari ini untuk menghormati pemogokan pekerja garmen tahun 1908 di New York, di mana perempuan memprotes kondisi kerja mereka yang eksploitatif.

Di Eropa, tepatnya pada Pertemuan Sosialis Internasional di Copenhagen, Denmark pada 1910, mencoba menetapkan hari spesial bagi para perempuan di dunia, namun tanggal pastinya tidak pernah diumumkan.

Pada 1911, para perempuan Perancis memperingati Hari Perempuan pada tanggal 19 Maret yang sekaligus menjadi peringatan atas Hari Revolusi Perancis. Pada peringatan ini mereka menuntut hak untuk bekerja dan kesetaraan perlakuan dalam pekerjaan.

Selain peristiwa di Amerika Serikat dan wilayah Eropa Barat, Hari Perempuan Internasional memercikkan api revolusi besar yang mengubah keadaan sosial, ekonomi, dan budaya Rusia.

Pada 8 Maret 1917 (23 Februari 1917 dalam kalender lama Rusia) yang pada akhirnya ditetapkan secara kolektif menjadi Hari Perempuan Internasional, terjadi demonstrasi dari para perempuan kalangan petani, pelajar, dan pekerja di Petrograd, Rusia. Hati itu menjadi hari pertama dalam rangkaian protes yang akhirnya menumbangkan autokrasi Kerajaan Rusia yang sudah bertahan selama 304 tahun.

Dikutip dari penntoday, Para pemimpin Bolshevik pada saat itu ingin menunggu protes hingga Hari Buruh pada tanggal 1 Mei, namun perempuan sudah turun ke jalan untuk menuntut "bread and peace", dan protes mereka yang akhirnya memaksa Tsar untuk mengabdikan takhta dan mundur sebagai pemimpin Kerajaan Rusia.

Lenin mendeklarasikan Hari Perempuan Internasional ini sebagai hari libur resmi Uni Soviet, atas desakan komisaris kesejahteraan sosialnya, Alexandra Kollontai. Hal ini diikuti oleh negara-negara komunis dan sosialis lainnya seperti Tiongkok dan Kuba.

Dikutip dari unwomen.org, keadaan dunia pascapandemi memberikan tekanan yang besar pada perempuan untuk mencapai kesetaraan gender yang inklusif. Menjamin hak-hak perempuan di seluruh aspek kehidupan adalah satu-satunya cara untuk menjanjikan perekonomian yang sejahtera dan adil, serta planet yang sehat untuk generasi mendatang

Setelah membawa tema "DigitALL: Innovation and technology for gender equality," pada 2023, kini Lembaga PBB untuk Perempuan mencoba merangkul semua kalangan untuk berinvestasi pada masa depan para perempuan dan mendukung gerakan ekonomi hijau.

Dengan judul "Invest in Women: Accelerate Progress," Lembaga PBB untuk Perempuan menyatakan bahwa pemberian kesempatan pendidikan bahkan ekonomi untuk para perempuan adalah sebuah langkah dalam memulai masyarakat yang inklusif dan peduli secara sosial.

Investasi terhadap perempuan diharapkan akan mempercepat pembabatan terhadap kemiskinan yang sifatnya struktural, penerapan pembiayaan yang responsif gender dan tidak membeda-bedakan segmen ekonomi berdasarkan identitas bawaan lahir.

Selain itu, kenaikan kualitas hidup perempuan juga diharapkan akan berdampak pada tren ekonomi hijau yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta lebih banyak anggota lembaga legislatif yang berperspektif perempuan untuk mewakili isu-isu yang hanya dihadapi oleh perempuan.