Pemerintah Siapkan 20 Juta Hektare Hutan untuk Dukung Ketahanan Pangan dan Energi, Siap Dibuka Bila Diperlukan

Liputan6.com, Jakarta - Dulu Indonesia dikenal sebagai negara swasembada pangan, tepatnya pada era Presiden Soeharto. Namun saat ini, Indonesia tak lepas dari impor bahan pangan seperti beras dan gula, sehingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi kembali mewujudkan  swasembada pangan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk memanfaatkan lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air. Usai rapat terbatas, Raja Juli mengatakan bahwa konsep baru ini akan menjadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," kata Raja pada Senin, 30 Desember 2024 seperti dikutip dari Antara, Minggu (5/1/2025).

Dalam pembicaraan informal bersama Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ia menyebut bahwa salah satu fokus utama adalah budidaya padi gogo, yakni padi yang dapat tumbuh di lahan kering. Menhut memperkirakan potensi sekitar 1,1 juta hektare lahan yang bisa menghasilkan sampai 3,5 juta ton beras per tahun. 

Jumlah ini setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023. Di samping itu, pemerintah berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol. "Satu hektare aren mampu menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektare aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter," katanya.

Ia mengatakan konsep ini akan mendukung ketahanan pangan nasional dengan memperluas food estate hingga ke tingkat desa. "Ini bukan hanya food estate besar, tapi juga lumbung pangan kecil di kabupaten, kecamatan, bahkan desa," ungkapnya.

Meskipun tugas utama swasembada pangan dan energi tetap berada di Kementerian Pertanian dan ESDM, Kementerian Kehutanan akan berperan sebagai penyedia lahan untuk program ini. Di saat yang bersamaan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan perintah Presiden itu kepada wartawan saat jumpa pers di kompleks Istana Negara selepas rapat.

"Alhamdulillah, tadi dalam ratas (rapat terbatas) yang pertama, kita sudah memutuskan, tidak impor beras, Pak Mentan ya, tahun depan, tidak (impor). Tidak impor beras, kemudian jagung, gula untuk konsumsi, dan garam," beber Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 30 Desember 2024,  

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut tak ada kuota impor untuk komoditas-komoditas tersebut pada 2025. Informasi mengenai kuota impor itu disebutkan Zulhas menjawab pertanyaan wartawan usai jumpa pers, saat dia berjalan menuju kendaraannya.

Dalam rapat yang sama, Presiden ikut memutuskan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp500, yaitu dari Rp6.000 menjadi Rp6.500. Hasil rapat yang dipimpin Presiden itu juga memutuskan menaikkan harga acuan pembelian (HAP) jagung sebesar Rp500, yaitu dari Rp5.000 menjadi Rp5.500.

Kenaikan itu, Zulhas mengungkap, sudah melalui perdebatan yang cukup panjang saat rapat. "Tadi, melalui perdebatan yang panjang, tadi sudah diputuskan Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500. Satu, HPP beras, dua jagung, disepakati harganya naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500," ujar Zulhas membagikan hasil rapat saat jumpa pers.

Berdasarkan hasil rapat sore itu, Zulhas juga menyatakan bahwa pemerintah akan membeli dan menampung berapa pun hasil produksi gabah, beras, dan jagung petani. 

"Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah," ucap Zulhas lagi.

Dia menerangkan bahwa hasil panen petani itu nantinya akan ditampung di gudang-gudang milik Bulog, induk koperasi, dan gudang resi. Diketahui Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menterinya di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 30 Desember 2024, untuk membahas program-program ketahanan pangan pemerintah.

Rapat tersebut, yang diikuti di antaranya oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, berlangsung selama kurang lebih dua jam.

Di rapat yang sama, ada pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.