Ahok Akan Ubah Kinerja Lurah dan Camat Seperti Manajer Perumahan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai Satgas Air dan Satgas Jalan yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU) tak berfungsi efektif. Karena hingga kini, masih banyak jalan rusak, selokan tersumbat hingga menimbulkan genangan saat hujan.

"Satgas Air dan Jalan itu mana ada laporan? Nuntut gaji terus sih, iya. Yang kita mau itu yang mau nyapu, yang mau ngaduk semen," kata Ahok usai menghadiri Peluncuran Kanal TV Streaming KPK di halaman Museum Fatahillah, Jakarta Barat, Minggu (17/8/2014).

Menurut mantan bupati Belitung Timur itu, tak mungkin PNS DKI rela turun ke jalan untuk menyapu atau mengorek lumpur di saluran air. Karena itu, DKI pun menyerap orang-orang untuk mengerjakan hal itu dengan status Pekerja Harian Lepas (PHL).

Nantinya, mereka akan ditempatkan di tiap kelurahan dengan jumlah PHL antara 50-100 orang. Pekerjaannya antara lain menyiram tanaman, keruk selokan, angkut sampah, dan melaporkan jalan rusak.

"Kita ini terlalu banyak pejabat DKI, nggak ada yang mau kerja. Kamu kira nyapu-nyapu ini pegawai Dinas Kebersihan?" ucap Ahok.

Tak hanya itu, Ahok juga mengungkapkan akan mengubah kinerja lurah dan camat. Mereka tak akan lagi berkonsep kepala pemerintahan. Melainkan seperti manajer perumahan. Mereka dengan dibantu RT dan RW serta PHL tadi, harus dapat mendeteksi jalan rusak dan berlubang, PKL liar, warga miskin, tumpukan sampah, dan keamanan.

"Makanya tunjangan lurah, camat mau kita ubah. Harusnya mereka bisa sejajar dengan Eselon III. Tunjangan mobilnya mesti kita ubah. Karena yang paling bertanggung jawab itu camat. Karena dia yang paling tahu wilayahnya," jelas Ahok.