Pramono Edhie Angkat Suara soal Sikap SBY pada UU Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Kehadiran anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Pramono Edhie pada rapat pleno Fraksi PD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, menjadi sorotan. Saat dikonfirmasi, Pramono Edhie mengatakan, kehadirannya di DPR selain untuk bertemu seluruh anggota fraksi, juga ingin meluruskan apa yang dipersepsikan masyarakat kepada Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Hari ini saya sebagai anggota Dewan Pembina berjumpa dengan seluruh anggota Fraksi Demokrat yang ada di DPR/MPR. Selanjutnya kita terus terang saja, kalau kita mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya semua orang kan kesannya bahwa Demokrat melakukan sesuatu. Ada yang bilang sandiwara, ada yang bilang akal-akalan, ada yang bilang balas dendam. Nah, ini saya dalam rangka meluruskan," kata Ipar SBY itu, Senin (29/9/1014).

Menurut Edhie, SBY tetap konsisten mendukung pilkada langsung meskipun belum sempurna. Karena itu, PD menambah 10 opsi perbaikan tersebut.

"Dari awal ya, Demokrat mendukung pemilihan langsung. Waktu di Cikeas (SBY) sudah disampaikan mendukung. Tapi yang didukung bukan pemilihan langsung yang sekarang. Ada yang perlu dikoreksi, itu yang disampaikan SBY," tegas Edhie.

Meski demikian, Edhie enggan mengatakan terjadi miskomunikasi antara SBY dan Fraksi PD. Dia pun juga enggan mengungkapkan apakah rapat pleno fraksi membahas hal tersebut.

"Tidak, semuanya clear saja (rapat pleno). Saya hanya mengharapkan anggota Demokrat tetap satu kesatuan yang kompak," kata Edhie.

DPR resmi mengesahkan UU Pilkada tak langsung atau pemilihan melalui DPRD pada Jumat dini hari 26 September 2014 pukul 02.00 WIB. Sebanyak 226 anggota DPR setuju pilkada tak langsung, dan 135 anggota DPR setuju pilkada langsung.

Partai Demokrat yang diharapkan mampu memberikan kemenangan pada pilkada langsung, karena partai ini mengatakan mendukung pilkada langsung, memilih walk out beberapa detik sebelum RUU disahkan. Akibatnya, pendukung pilkada langsung kalah suara dan RUU pun disahkan menjadi UU.

Saat sidang paripurna, anggota Fraksi Partai Demokrat yang hadir 130 orang. Dari jumlah tersebut, 124 orang melakukan aksi walk out, sisanya 6 orang memilih pilkada secara langsung. (Putu Merta Surya Putra/Ans)