Diperiksa KPK, Suryadharma Ali Dicecar Seputar Struktur Kemenag

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama, Suryadharma Ali.

Selama hampir 6 jam diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini enggan menjelaskan secara detail materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepadanya.

"Biasa-biasa saja," ucap Suryadharma Ali singkat kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Mengenakan batik cokelat dibalut dengan rompi tahanan KPK oranye, ia mengaku hanya diperiksa seputar struktur organisasi di Kementerian Agama yang pernah dipimpinnya.

"Belum-belum (materi perkara). Baru struktur organisasi," kata dia seraya menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rutan.

Hal senada juga disampaikan pengacaranya, Andreas Nahot Silitonga yang membenarkan pemeriksaan terhadap kliennya hanya sebatas kewenangan dan tugas Menteri Agama.

"Pemeriksaannya (masih) awal. Belum masuk pokok materi. Menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan menteri. Bagaimana struktur di sana (Kementerian Agama). Baru itu saja," ucap dia.

Selain Suryadharma Ali, penyidik juga memeriksa politikus PDIP Endro Suswantoro Yahman sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Serta 6 orang pihak swasta yang diketahui bernama Mohammad Yamin Musadi, Ilham Muhammad Thoyib, Andi Suwarko Suyitno, Ruswanto Mad Sapingi, Raguan Ahmad Aljufri, dan Sahal Maemun.

KPK resmi menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji ini pada 22 Mei 2014 lalu. Dalam perkembangannya, dia juga dijerat sebagai tersangka pada penyelenggaraan ibadah haji tahun di Kementerian Agama tahun anggaran 2010-2011.

Ia diduga menyalahgunakan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp 1 triliun. Setelah menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka pada Jumat 10 April 2015, pria yang akrab disapa SDA ini resmi ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta.

Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan juncto Pasal 65 KUHPidana. (Ali)