Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggenjot pembangunan di daerah perbatasan agar tidak lagi menjadi wilayah tertinggal lagi. Hal inilah yang membuat sejumlah menteri mengadakan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan di kantor Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada 10 wilayah lintas batas yang akan menjadi perhatian pemerintah.
"Dalam percepatan pembangunan, kita akan menyelesaikan batas wilayah negara kita dengan 10 wilayah. Mulai dari Entikong, Sebatik, Nunukan, sampai Kepri. Ini kan semuanya daerah masuknya barang. Karena tugas kami mempercepat pembangunan kawasan, hal itulah perdagangan harus diefektifkan dan direncanakan," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Selasa (14/7/2015).
Advertisement
Untuk mempelancar hal itu, pemerintah akan memoles 187 Kecamatan, 80 persennya akan diselesaikan pada tahun ini.
"Tahun ini dari 187 Kecamatan perbatasan, kita targetkan 80 selesai. Sedangkan tahun depan sudah ada 50 puskemas, sekolah juga ada. Harus lebih baik dari Malaysia," tutur Tjahjo.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, dalam membangun daerah perbatasan, tidak akan lagi mengandalkan pemborong dari Ibukota.
"Secara fisik, proyek perbatasan harus mengoptimalkan pemborong daerah untuk jalan. Selain itu kita akan melakukan kerja sama dengan TNI," pungkas Tjahjo.
Pada Selasa 7 Juli lalu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas yang membahas pembangunan terminal barang umum di Entikong, wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar).
Pada pengantarnya, Jokowi melihat adanya peluang ekonomi yang sangat besar untuk melayani ekspor impor, saat mengunjungi pos pemeriksaan lintas batas di Entikong, Januari lalu. Namun, peluang itu dinilai tidak dimanfaatkan secara baik.
Jokowi berharap ada sebuah integrasi keterpaduan antara seluruh kementerian. Apalagi tahun ini wilayah perbatasan Indonesia akan dibangun. (Bob/Sss)