Liputan6.com, Jakarta - Pascabentrok antarwarga di Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada Selasa 13 Oktober 2015, masyarakat diminta tidak lagi ada yang memanas-manasi atau memicu kemarahan lagi. Apalagi menyalahkan pihak tertentu, seperti kelambanan aparat keamanan setempat.
"Perlu diingat itu bahwa yang dibakar itu hanya satu, undung-undung. Artinya bangunan yang kecil. Dan itu menandakan bahwa aparat juga tepat bisa mencegah. Ibaratnya ya, kalau minta nilai seratus ya agak susah ya. Tetapi yang penting justru jangan manas-manasin," ujar Kepala Badan Intelejen Negara (BIN)Â Sutiyoso di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pun menegaskan, permasalahan pluralisme janganlah diusik dengan masalah-masalah kecil. Justru pluralisme inilah hendaknya menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
"Sebenarnya Pemda harus berperan, kita, media juga berperan supaya pluralisme kita jangan terusik hanya karena masalah yang sebenarnya tidak perlu menjadi masalah. Tapi kadang diprovokasi rakyat kita, sehingga rakyat kita melakukan hal itu (anarkisme)," tegas Luhut.
Terkait penyebab bentrok di Aceh Singkil disebut-sebut karena dipicu perizinan tempat ibadah, menurut Luhut, tidak perlu ada yang dirubah terhadap aturan perizinan tempat ibadah yang sudah ada dan pengetatan aturan tersebut.
"Izin atau aturan kalau dilaksanakan dengan baik mestinya tidak ada masalah. Kadang kita suka buat aturan tambahan yang tidak perlu dari aturan yang sudah ada.Tidak perlu diperketat, apa yang ada dilakukan dengan benar sudah bagus," pungkas Luhut.
Kepedulian Semua Pihak
Sementara, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan hal senada bahwa pendirian tempat ibadah itu bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tapi juga kepedulian semua pihak.
"Kita bisa lihat yang kasus Yasmin, yang di Bekasi itu juga susah diselesaikan. Persoalan-persoalan itu yang harus terus diselesaikan dan diupayakan diselesaikan. Karena itu perlu kepedulian semua pihak," tutur dia.
Semuanya itu, lanjut Badrodin, harus dibangun dengan kehidupan toleran satu sama lain dalam setiap perbedaan. Kalau tidak, semua akan ribut terus.
"Kita juga bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pola pikir mayoritas-minoritas karena berpikir mayoritas-minoritas. Nanti yang mayoritas itu bisa seenaknya saja. Oleh karena itu, mayoritas harus saling menghargai, minoritas juga menghormati," imbau dia.
Badrodin menambahkan pola pikir masyarakat harus berdasarkan konstitusi. "Bagaimana berkeyakinan, itu dijamin institusi kita. Negara wajib menjamin itu. Karena itu harus ditata lagi sistemnya," pungkas Badrodin. (Rmn/Nda)
Sutiyoso: Bentrok Aceh Singkil, Jangan Ada yang Memanas-Manasi
Kapolri Badrodin menyarankan bahwa pola pikir masyarakat harus berdasarkan konstitusi.
diperbarui 17 Okt 2015, 02:35 WIBDiterbitkan 17 Okt 2015, 02:35 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Banjir Mulai Mengancam Rohil, Drainase dan Pintu Air Bermasalah
Jelang Setahun Agresi Kejam Israel di Palestina, Ribuan Orang Turun ke Jalan di Seantero Eropa
Debat Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Malah Doakan Pramono Anung Jadi Presiden RI
OPINI: Ketika FOMO Boneka Labubu Mengerek Harga dan Status Sosial
Atasi Polusi Udara, Suswono: Kami Punya Target Tanam 3 Juta Pohon di Jakarta
Sesi Tanya Jawab Warnai Debat Perdana Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Meghan Markle Menyala dengan Daur Ulang Gaun Lama Tanpa Pangeran Harry yang Tur ke Afrika
Hasil Liga Inggris Aston Villa vs Manchester United: Main Tanpa Gol, Pacelik Menang Setan Merah Berlanjut
Meningkat, Ekonomi Digital Kalsel 2024 Capai 22 Juta Transaksi dengan Nominal Rp 2,85 Triliun
Penampilan Haddad Alwi dan Sulis Pecah, Selawat Berkumandang di Synchronize Fest 2024!
Dharma ke Pramono Anung: Beliaulah yang Menempatkan Saya di BSSN
Resmi Buka Peparnas 2024, Presiden Jokowi Ungkapkan Pesan Persaudaraan