Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyindir kinerja menteri-menteri di Kabinet Kerja. Dia menilai masih ada sejumlah menteri yang belum sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.
Politikus PDIP ini setuju bila Jokowi kembali mereshufle sejumlah menterinya yang belum memperlihatkan kinerja maksimal.
"Kalau reshuffle secara pribadi pendapat saya harus ada. Karena bukan apa-apa, saya melihat banyak juga para menteri itu hanya berpikir untuk kepentingan seasaat saja," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurut dia, Presiden sudah gesit melakukan pekerjaannya sebagai kepala negara. Guna mendukung kinjera presiden, lanjut dia, diperlukan pembantu yang mumpuni.
"Secara kinerja Pak Jokowi tulus bekerja tapi perlu diimbangi juga kinerja menterinya. Untuk menunjang itu harus ada reshuffle ada beberapa lah menurut saya ada 5-6 menteri," sambung Prasetyo. (Bob/Mut)
Ketua DPRD DKI Sindir Kinerja Setahun Menteri Jokowi-JK
Prasetyo pun mendukung jika Jokowi ingin mereshuffle kabinetnya.
diperbarui 20 Okt 2015, 15:33 WIBDiterbitkan 20 Okt 2015, 15:33 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Live dan Produksi VOD
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Memahami Arti Interaksi: Definisi, Jenis, dan Dampaknya dalam Kehidupan Sosial
Deretan Rumah Mewah Harvey Moeis yang Disita Buntut Kasus Korupsi Timah
Grab Tak Beri THR ke Ojol, tapi Kasih Bantuan Lebaran
Transformasi Sukses, Kinerja KB Bank Cemerlang di 2024
Apa Itu Bank Emas yang Siap Diresmikan 26 Februari 2025? Jadi yang Pertama di Indonesia
Polda NTT Belum Terima Surat Resmi Soal Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang
6 Potret Transformasi Yasmine Ow, Menikah Kedua Kalinya Setelah 5 Bulan Cerai
Luhut ke Prabowo: Pecat Pejabat yang Membangkang Efisiensi Anggaran
Saham Disuspensi Bursa, WIKA: Restrukturisasi Terus Berjalan
Arti Malam Nisfu Syaban: Makna, Keutamaan, dan Amalan yang Dianjurkan
Doa Nyekar dan Tata Caranya, Ungkapan Cinta untuk Orang Tersayang yang Sudah Meninggal Dunia
PAN: Revisi UU Minerba Disahkan, Ormas hingga UKM Tak Lagi Hanya Jadi Penonton