Luhut ke Prabowo: Pecat Pejabat yang Membangkang Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto tak ragu memecat pejabat negara yang membangkang kebijakan efisiensi anggaran.

Luhut khawatir keberadaan pejabat negara tersebut dapat menghambat program kerja pemerintahan Prabowo Subianto.

"Saya katakan kepada Presiden, Pak, jika Anda tidak bisa menangani yang satu ini, pecat saja, Pak. Mengapa harus mempertahankan orang yang membuat masalah di dalam pemerintahan? Kalau tidak (pecat), Anda tidak akan berhasil," ujarnya dalam acara Indonesia Economic Summit 2025 by Indonesian Business Council (IBC) di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (18/2).

Dia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Prabowo bertujuan untuk mengurangi beban APBN. Indonesia sendiri memiliki peluang besar untuk mendorong sektor swasta dalam menopang perekonomian nasional.

Ketergantungan APBN

Apalagi, banyak negara yang sukses untuk mengurangi ketergantungan APBN dengan mendorong sektor swasta. Dalam hal ini, Luhut mencontohkan Perancis yang sukses menggerakkan perekonomiannya.

"Dan saya pikir hari ini kita juga belajar sesuatu dari masa lalu. Dan peran sektor swasta sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian kita pada dasarnya digerakkan oleh perusahaan swasta. Jadi tolong mengerti," tegasnya.

Meski demikian, Luhut meminta efisiensi anggaran sekitar Rp300 triliun ini dilakukan secara hati-hati. Hal ini untuk mengantisipasi dampak buruk kebijakan penghematan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Efisiensi anggaran saya pikir ini sangat penting. Tetapi kita harus berhati-hati lagi mengalokasikan Rp 300 triliun ini. Sesuatu seperti ini harus kita pelajari dengan saksama," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan adanya penghematan anggaran hingga Rp 306,69 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Seluruh kementerian akan diminta melakukan penghematan tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Aturan itu diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

Pada target penghematan Rp 306,69 triliun itu, rinciannya sebesar Rp 256,1 triliun dari efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga. Sisanya, sebesar Rp 50,59 triliun dari dana Transfer ke Daerah (TKD).

Efisiensi belanja ini diprioritaskan selain yang bersumber dari pinjaman dan hibah, Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun 2025.

Kemudian, anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara tahun 2025. Serta anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, efisiensi anggaran seringkali dianggap sebagai langkah positif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam konteks transportasi publik, efisiensi anggaran justru dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Pengamat transportasi Darmaningtyas menyoroti, bahwa nasib transportasi publik semakin mengkhawatirkan, terlepas dari upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Darmaningrtyas, dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada sejumlah peristiwa yang memperlihatkan masalah serius yang terjadi di sektor transportasi publik.

Beberapa angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya terpaksa berhenti beroperasi.

"Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya," kata Darmaningtyas, dikutip Liputan6.com, Senin (17/2/2025).

Angkutan Perintis TerancamBahkan, angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, juga terancam dihentikan.

Hal ini menjadi masalah besar, mengingat angkutan perintis adalah satu-satunya akses transportasi umum bagi masyarakat di luar Jawa.

"Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua," katanya.

Menurutnya, jika layanan angkutan perintis dihentikan, bagaimana masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat melakukan mobilitas. Artinya, transportasi publik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah-wilayah yang terisolasi.

Ia juga menyoroti, terkait keputusan untuk memangkas layanan tanpa memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik dapat memperburuk ketimpangan antara daerah Jawa dan luar Jawa.

Merosotnya layanan transportasi publik ini juga merupakan dampak dari kebijakan Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi, yang dinilai tidak jelas dalam keberpihakannya terhadap layanan publik di daerah-daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran yang hanya berfokus pada pemangkasan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, semakin menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keberlangsungan transportasi publik di seluruh wilayah Indonesia.

"Sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah, sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.