PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Rapat Terbatas, Jokowi Bahas Peralihan 29 PTS Jadi PTN

Jokowi menganggap peralihan status itu merupakan kebijakan yang perlu dilakukan demi mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 06 Jan 2016, 19:32 WIB

Diterbitkan 06 Jan 2016, 19:32 WIB

20151102-Tiga Agenda Yang Dibahas Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla beserta menteri melakukan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta,(2/11/2015). Sidang membahas APBN 2016, Persiapan Pilkada, dan Paket Kebijakan Ekonomi VI. (Liputam6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas membahas peralihan status 29 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kantor Presiden.

Membuka rapat tersebut, Jokowi menyatakan proses peralihan status 29 PTS menjadi PTN sudah dimulai 5 tahun lalu dan akan terus dilanjutkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti).

Jokowi menganggap peralihan status itu merupakan kebijakan yang perlu dilakukan demi mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil.

"Saya melihat bahwa kebijakan ini cukup baik yakni meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujar Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
‎
Namun demikian, Jokowi mengatakan, proses peralihan PTS menjadi PTN masih terkendala sejumlah hal. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang moratorium peralihan PTS ke PTN hingga 29 Juni 2015.

Apa Itu UKT? Jenis dan Cara Penentuan yang Maba Wajib Paham

"Pada rapat terbatas pada 29 Juni 2015, pemerintah memutuskan memperpanjang moratorium peralihan PTS ke PTN," ucap Jokowi.

Sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan moratorium, Jokowi meminta Menristek Dikti memaparkan perkembangan penyelesaiaan permasalahan yang ada, baik yang berkaitan dengan lahan, serah terima aset, serta status dosen dan pegawai yang jumlahnya kurang lebih 4.300-an orang.

"Saya kira itu perlu segera diselesaikan," ujar Jokowi.
‎
Rapat tersebut dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja seperti Menko PMK Puan Maharani, Menteri Ristek-Dikti Muhammad Nasir, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.