Anggota DPR Temani 9 Wanita Menyemen Kaki Demo di Istana

Liputan6.com, Jakarta Sembilan perempuan petani di pegunungan Karst, Kendeng, Jawa Tengah yang menyemen kakinya sebagai protes pembangunan pabrik semen melakukan aksi demo di depan Istana. Aksi yang dimulai pukul 14.15 WIB itu mendapat kunjungan dari anggota DPR.

"Ini bukan bicara komisi di mana saya duduk. Sebagai Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen, menunjukan rasa empati dan motivasi. Karena katanya anggota DPR dari kemarin tidak ada yang ke sini, saya sebagai perempuan tergerak hatinya," ujar anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, melalui Kaukus Perempuan Parlemen akan membantu menyurati Presiden Jokowi untuk bisa bertemu sembilan wanita tersebut.

"Ya tentu akan menyurati Presiden. Saya pun akan menyempatkan diri ke Kendeng, saya mau lihat. Ini hanya atas nama perjuangan perempuan, bukan partai," tutur Irma.

Menurut dia, apa yang diminta mereka bukanlah hal sulit. "Ini kan para petani hanya ingin kehidupan yang baik, aman, damai. Masa dari permintaan itu, kita tak bisa bantu sih," tutur Irma.

Simbol Rasa Frustasi

Aksi tersebut juga mendapatkan perhatian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Salah seorang komisioner Sandra Moniaga mengatakan, aksi tersebut merupakan puncak dari dua tahun terus berjuang, menolak keberadaan pabrik semen di sana.

Dia mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyiksaan diri, sebagai simbol rasa frustasi mereka yang tidak kunjung usai permasalahan di Kendeng.

"Kebetulan saya sudah menerima pengaduan mereka dua tahun terakhir. Aksi ini seperti puncak. Saya sedih, mereka harus menyakiti badannya. Ini kan penyiksaan sendiri. Kalau melihat perjuangan mereka, ini aksi akibat frustasi mereka, terlalu lama menunggu dan berjuang," ujar Sandra di lokasi.

Meski demikian, Sandra menolak aksi dengan cara menyakiti tubuh. Karena itu, dia meminta pemerintah segera menghentikan aksi tersebut dengan cara bertemu langsung dan memenuhi keinginan para petani. Pemerintah seharusnya merespon ini.

"Kalau pemerintah biarkan, ini namanya membiarkan penyiksaan," ujar Sandra.