Istana Tegaskan Tak Ada PHK Honorer karena Efisiensi Anggaran: Bisa Saja Kontrak Tidak Diperpanjang

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menjamin tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai honorer kementerian/lembaga karena efisiensi anggaran. Dia menyebut bisa saja yang terjadi ada karyawan kontrak kerjanya habis lalu tidak diperpanjang.

"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi (anggaran). Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," tegas Hasan dikutip dari siaran persnya, Kamis (13/2/2025).

Dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan. Termasuk, saat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN,bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," jelasnya.

Hasan menjelaskan Prabowo menemukan cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Dia menuturkan belanja-belanja seperti pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis hingga perjalanan dinas tidak ada masalah apabila dihilangkan.

"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," tuturnya.

Dia juga meluruskan soal pemberitaan yang membingkai bahwa efisiensi kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik. Hasan menilai beberapa institusi pemerintah salah menanfsirkan instruksi Prabowo soal efisiensi anggaran.

"Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir," ujar Hasan.

Menurut dia, Prabowo berkomitmen menjadikan Indonesia lebih baik dan masyarakat lebih produktif. Untuk itu, kata Hasan, belanja negara yang harus punya manfaat bagi masyarakat.

"Seperti yang sering dingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," pungkas Hasan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantin pun angkat bicara terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai non-ASN atau honorer di berbagai kementerian, lembaga (K/L), dan pemerintahan daerah akibat efisiensi anggaran menjadi sorotan.

Menurut Rini, keputusan terkait pegawai honorer sepenuhnya berada di tangan masing-masing instansi.

"Kita sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk setiap instansi pemerintah mengoptimalisasikan data yang di pangkalan data BKN. Ini kebijakannya tentunya akan terkait dengan instansi masing-masing," kata Rini kepada media, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Meski demikian, dia menegaskan kebijakan terkait tenaga honorer tetap bergantung pada kebutuhan dan keputusan instansi masing-masing.

"Kita sudah banyak mengeluarkan kebijakan. Itu tergantung instansinya, saya kan tidak bisa intervensi," tambahnya.