Sejumlah Caketum Golkar Tolak Pemilihan Terbuka Berujung Aklamasi

Liputan6.com, Jakarta - Perdebatan soal metode pemilihan calon ketua umum Partai Golkar semakin meruncing. Para calon ketua umum (caketum) ramai-ramai menolak pemilihan terbuka yang muncul dalam usulan.

Calon Ketua Umum Partai Golkar Indra Bambang Utoyo tetap memilih pemilihan secara tertutup. Dia tidak ingin pengalaman buruk munas sebelumnya terulang lagi pada Munaslub Bali ini.

"Tertutup. Kita pengalaman buruk di Bali. Karena terbuka dan menuduh aklamasi. Kalau terbuka, yang punya suara tidak bisa secara tebuka mengeluarkan suaranya," kata Indra di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu 14 Mei 2016.

Indra bahkan rela mundur dari caketum bila mekanisme pemilihan tetap dipaksakan terbuka. Bagi dia, yang terpenting munaslub berjalan dengan bersih.

"Saya mengajak semua caketum untuk menolak. Kalau dipaksakan mekanisme terbuka, kita enggak akan ikut. Karena ini masalah utama munas lalu, masak mau mengulang lagi?" imbuh dia.

"Enggak jadi ketum enggak apa-apa. Kita mau jadi ketum kan mau membersihkan Golkar. Pemilihan harus voting tertutup atau kita bisa pecah lagi," ujar Indra.

Hal senada juga disampaikan calon ketua umum lainnya, Airlangga Hartanto. Menurut dia, dalam AD/ART partai untuk mendapat dukungan 30% harus dilakukan voting tertutup.

"Wacana aklamasi kalau dilakukan tanpa voting tentu menciderai demokrasi. Kita ingin kembali pada AD/ART," kata Airlangga.

"‎Penentuan bakal menjadi calon harus melalu pemungutan suara secara tertutup. Tidak ada pemilihan mendompleng pandangan umum daerah," imbuh dia.

Begitu juga dengan calon ketua umum Aziz Syamsudin. Pemilihan caketum secara tertutup harus dilakukan sehingga 8 calon bisa mengikuti pemilihan tahap pertama.

"Kita ingin berlangsung bebas dan rahasia. Tertutup objektif untuk mendapatkan ketua umum yang diinginkan seperti yang diingatkan ARB dan Bapak Presiden. Untuk jadi partner pemerintah," kata Aziz.

Bagi Aziz, tidak mungkin pemilihan dilaksanakan secara terbuka. Kalau itu dilakukan berarti musyawarah dan bukan voting

"Tidak mungkin itu. Kalau terbuka berarti musyawarah mufakat, bukan demokrasi," ucap Aziz..

Sebelumnya Calon Ketua Umum Golkar yang muncur di tengah jalan, Idrus Marham sudah langsung 'tancap gas'.

Kabarnya, sekretaris jenderal Golkar itu langsung mengumpulkan para pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) I dan II tak berselang lama setelah musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai beringin itu resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5) malam.

Menurut sumber, pertemuan yang dihadiri lebih dari 200 DPD I dan II Golkar itu digelar di kawasan Pecatu. "Pertemuannya dihadiri juga Wakil Gubernur Bali (I Ketut Sudikerta, red)," kata sumber yang ikut dalam pertemuan itu.

Lebih lanjut sumber itu menuturkan, pertemuan tersebut untuk membahas mekanisme pemilihan ketua umum. "Opsi untuk membahas voting terbuka atau tertutup," tutur sumber itu.

Hanya saja, pertemuan itu justru bukan untuk menggalang dukungan ke Idrus. "Arahnya ke Setya Novanto," ucap Sumber.