Jadi Pengurus Golkar, Nusron Wahid Segera Lapor Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Dua pejabat pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi ditunjuk sebagai pengurus pusat Partai Golkar periode 2016-2019 oleh tim formatur partai berlambang pohon beringin di bawah kepemimpinan Setya Novanto.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.

Menanggapi hal tersebut, Nusron memastikan bakal menghadap ke Presiden Jokowi guna menanyakan restu untuk merangkap jabatan. Bahkan, ia mengaku menyerahkan sepenuhnya terhadap presiden terkait jabatan di DPP Partai Golkar.

"Saya serahkan semuanya sama Pak Jokowi. Setelah ini diumumkan, saya terima SK (surat keputusan), langkah selanjutnya saya menghadap Pak Jokowi," ucap Nusron di Kantor DPP Golkar, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin 30 Mei 2016.

Nusron didaulat menjadi Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa-Sumatera. Meski demikian, Nusron mengaku berpengalaman merangkap jabatan. Bahkan, ia menjamin bisa menghindari terjadinya abuse of power di lembaga yang dipimpinnya.

"Insya Allah saya bisa jaga amanah, kapan batas partai dan kapan batas ormas. Kan selain di Golkar ini kan NU (Nahdlatul Ulama) juga," ujar dia.

Sebelum nama-nama pengurus Golkar diumumkan, Nusron mengaku dirinya pernah menanyakan kepada Presiden Jokowi. Namun, kala itu Presiden Jokowi hanya tersenyum dan tidak mengeluarkan pernyataan.

"Pernah, waktu masih wacana. Pak Jokowi cuma senyum," Nusron menandaskan.

Sementara itu, politikus Ade Komarudin yang menjadi lawan Setya Novanto dalam persaingan pemilihan ketua umum partai dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pertengahan Mei lalu di Nusa Dua, Bali, menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina di kepengurusan yang diamanatkan oleh Partai Golkar.

Terkait keputusan tersebut, pria yang akrab disapa Akom ini menerima amanat itu. Akom mengatakan, ia menerima sepenuhnya apa pun keputusan tim formatur.

"Ya itu kan hasil formatur? Saya dari awal sudah bilang, apa pun silakan ya, saya kerja dengan baik ditempatkan di mana pun saya enggak masalah," kata Akom usai menghadiri acara pembukaan Munas Srikandi Hanura di Jakarta, Senin 30 Mei 2016.

Ketua DPR ini juga mengaku, tak mempersoalkan struktur kepengurusan Partai Golkar saat ini yang hanya mencantumkan tiga orang tim suksesnya sewaktu bersaing dalam pemilihan ketua umum di Nusa Dua, Bali.

"Ya enggak apa-apa. Ada. Ada beberapa orang lainnya juga ada (dicantumkan), tapi kalian enggak usah tahulah," ujar Akom.

Pengumuman Hasil Formatur DPP Partai Golkar masa bakti 2016-2019 menyebut nama Ade Komarudin menjabat sebagai wakil ketua dewan pembina. Sementara tiga orang tim sukses Akom yang masuk ke dalam struktur kepengurusan, yakni Bambang Soesatyo sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu bagian Jawa II, DIY dan Jawa Tengah, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar, dan Firman Soebagyo selaku Sekretaris Dewan Pakar Golkar.

Adapun Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengaku sudah mengingatkan jauh-jauh hari kepada tim formatur kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Sebab, sempat beredar nama-nama kontroversial yang bocor dijadikan pengurus periode 2014-2019.

"Makanya kemarin saya sarankan, daripada kita berpolemik internal, kenapa enggak DPP menyurat institusi yang memiliki kewenangan. Menanyakan saja nama-nama ini (calon pengurus Golkar) apakah ke Bareskrim, Kejaksaan, apa Kehakiman," kata Yorrys di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 30 Mei 2016.

"Lalu mereka bisa memberikan jawaban yang clear, kalau enggak akan polemik internal kan," Yorrys menambahkan.

Yorrys berujar, ia sempat kaget karena tak sedikit nama-nama politikus Golkar yang pernah berurusan dengan hukum menjadi pengurus DPP Partai Golkar bocor ke publik.

"Saya sudah membaca di beberapa media, itu perlu dibicarakan. Karena jangan sampai terkesan bahwa Golkar menjadi tempat berlindung para koruptor. Itu harus. Apalagi ini kan banyak kasus-kasus yang relatif masih teringat di benak. Kasus-kasus ini kenapa dimunculkan," ujar dia.

Namun demikian, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena nama-nama yang dianggap kontroversial tersebut kini sudah ditetapkan oleh tim formatur menjadi pengurus partai berlambang pohon beringin ini.

"Setelah saya dengar kenapa begini, tapi kami bukan formatur. Tapi minimal kami memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan. Saya harapkan ke depan Golkar harus lebih teliti, apalagi kita harus tahu bahwa kita memberikan dukungan kepada pemerintah. Sehingga jangan kita membebani kinerja pemerintah dengan hal-hal yang tidak perlu," Yorrys menandaskan.