Kerap Diselewengkan, JK Nilai Dana Optimalisasi Tak Perlu Dihapus

Liputan6.com, Jakarta - KPK menangkap anggota DPR I Putu Sudiartana terkait kasus dugaan suap penanganan proyek jalan di Sumatera Barat.

Terungkapnya kasus itu semakin mencuatkan usulan untuk menghilangkan dana optimalisasi pada APBN, sehingga tidak ada lagi permainan yang memanfaatkan celah penggunaan dana optimalisasi.

Menanggapi usulan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan penghapusan itu tidak perlu dilakukan. Pada dasarnya, dana optimalisasi merupakan anggaran biasa yang ada dalam APBN yang kemudian diserahkan kepada DPR.

"Sebenarnya bahwa dalam pembahasan anggaran, APBN atau APBN-P setelah ada perkembangan atau penyesuaian dari pada komponen-komponennya itu atau angka-angkanya karena harga minyak, maka ada kelebihan dibuat proyek, proyek itu harus diatur biasa sebenarnya masuk ke Bappenas," jelas JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Menurut JK, apa pun bentuk dananya, anggaran sudah seharusnya digunakan sebaik-baiknya. Harus melalui proses yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ya tidak boleh dipermainkan apakah itu oleh pemerintah maupun DPR, tidak boleh itu, jadi harus melalui tender yang benar. Harus lewat perencanaan yang benar, apa pun semua dana. Bukan hanya dana optimalisasi saja," jelas JK.

Karena itu, tidak bisa alokasi dana dihilangkan begitu saja hanya karena tersangkut kasus korupsi. Kalau terus menerus seperti itu, akan habis alokasi anggaran.

"Nanti kalau ada penyelewengan ya semua anggaran bisa dihapus. Bukan APBN-nya yang salah, yang salah kenapa harus diatur-atur seperti itu," JK menandaskan.

**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.