PKS Menilai Sekolah Parlemen Bukan Tugas DPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengapresiasi ide Ketua DPR Ade Komarudin yang ingin membuat sekolah parlemen. Hal itu sebagai upaya peningkatan kualitas anggota DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Meski demikian, Jazuli berpendapat DPR tidak perlu menggunakan istilah sekolah karena bisa bias persepsi di masyarakat.

"Kalau sampai mendirikan sekolah parlemen nanti dipersepsi lain oleh publik, kok anggota DPR malah sibuk belajar bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Selain itu, Jazuli menilai pendidikan politik anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi domain dan tugas partai politik masing-masing anggota dewan.

"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan pada praktiknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi atau kalangan civil society," ujar dia.

Berdasarkan penelitiannya, kata Jazuli, yang dibutuhkan DPR adalah penguatan dukungan keahlian yang profesional dan kompeten serta independen. Selebihnya, kata Jazuli, yang diperlukan adalah kedisiplinan anggota DPR.

"Secara kelembagaan DPR harusnya punya semacam lembaga pendukung keahlian seperti di Amerika Serikat, ada budget house dan library of congress, yang benar-benar profesional dan independen, diisi para pakar di berbagai bidang. User-nya adalah anggota DPR," ucap dia.

Masih kata Jazuli, yang perlu didorong adalah komitmen, kemauan, dan kinerja anggota dewan untuk memberdayakan tenaga ahli dan sistem pendukung untuk menyiapkan data dan analisa yang akurat sehingga kebijakan DPR makin berkualitas.

"Di sinilah peran fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik punya peran penting untuk mengontrol kualitas kinerja dan mendisiplinkan anggotanya," tandas Jazuli.‎

Ketua DPR Ade Komarudin mengusulkan adanya sekolah parlemen. Tujuannya, untuk memperbaiki kualitas para anggota dewan. Pria yang karib disapa Akom ini mengatakan ide membuat sekolah parlemen ini sudah dibahas dalam rapat pimpinan.

"Mengingat keluhan masyarakat terhadap kualitas baik di DPRD tingkat II, I, maupun DPR RI, banyak yang menganalisis ini terkait dengan sumber rekrutmen," ungkap Akom.