Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan para pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka. Di awal pertemuan tertutup itu, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk segera reformasi hukum.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, presiden meminta masukan dari para pimpinan lembaga negara terkait langkah yang harus dilakukan agar reformasi hukum segera dirasakan hasilnya. Upaya pertama berupa pemberantasan pungli juga sangat diapresiasi para pimpinan lembaga negara.
"DPR mendukung langkah presiden membasmi pungutan liar (pungli). Sekarang diikuti pejabat daerah baik gubernur bupati sidak di tempat pelayanan publik apakah samsat, kantor imigrasi atau yang lainnya yang sifatnya pelayanan publik," kata Taufik Usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Advertisement
Taufik menambahkan, sebenarnya penegakan hukum di Indonesia aturannya sudah lengkap. Tinggal keinginan politik untuk menggunakan itu sebaik-baiknya agar hukum benar-benar bisa ditegakkan.
Wakil Ketua Komisi III DPR Agus Hermanto mengatakan, reformasi hukum ini diharapkan berdampak positif bagi masyarakat. Terutama berkurangnya warga termasuk pejabat yang tersangkut kasus hukum.
"Kita betul-betul laksanakan reformasi hukum sehingga tidak banyak lagi pejabat atau seseorang terkena masalah hukum. Kita harus me-reduce sedemikian rupa sehingga sekecil mungkin adanya pelanggaran hukum," kata Agus.