Kapolri Tak Pungkiri Potensi Konflik Pilkada Serentak

Karena rawan konflik, sambung Tito, tugasnya adalah mengamankan potensi tersebut agar pesta demokrasi berjalan lancar.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 31 Jan 2017, 19:05 WIB
Diterbitkan 31 Jan 2017, 19:05 WIB
20161202-Kapolri ikut Doa Bersama 2 Desember di Monas-Jakarta
(Ki-ka) Ustad Arifin Ilham, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab memantau demo 2 Desember di Monas, Jakarta, Jumat (2/12). Kapolri bergabung dengan massa yang menggelar doa bersama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak memungkiri potensi perpecahan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 yang diselenggarakan di 101 wilayah di seluruh Indonesia.

Menurut dia, banyaknya kandidat dalam satu wilayah sanggup memecah kelompok masyarakat ke dalam beberapa kubu.

"Adanya pesta demokrasi ini masyarakat akan terbelah sesuai pilihan masing-masing, ada dua pasangan calon ya terbelah dua, kalau lima ya terbelah lima. Ini berpotensi konflik," kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa 31 Januari 2017.

Karena rawan konflik, sambung Tito, tugasnya adalah mengamankan potensi tersebut agar Pilkada serentak berjalan lancar.

"Jadi sekarang gimana potensi konflik ini bisa di-manage, sehingga bisa menjadi ajang masyakarat berdemokrasi dalam memilih pemimpin," ujar dia.

Hingga kini, Tito mencatat ada 220 pelanggaran kampanye. Namun, hanya sembilan masuk ke dalam proses hukum.

"Memang ada beberapa wilayah rawan karena beberapa peristiwa seperti penembakan di Aceh, pembakaran di Papua sampai ada korban meninggal dunia. Dinamika (Pilkada) di Jakarta juga begitu keras, di mana incumbent masuk ranah hukum (kasus penistaan agama)," beber Tito.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya