Pengacara: Rizieq Shihab Melawan Aparat

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara pemimpin tinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, menegaskan kasus yang menyandung kliennya bermuatan politik. Oleh sebab itu, Rizieq tidak akan memenuhi panggilan penyidik kepolisian.

"Habib Rizieq tidak akan datang sampai kapan pun. Ini bentuk perlawanan karena ini (kasus obrolan porno via aplikasi Android) bermuatan politik," kata Kapitra dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Kapitra mengatakan, pihak keluarga Rizieq tidak terima kasus yang melibatkan Firza Husein menyeret Rizieq Shihab.

"Karena itulah mereka bermunajat, berdoa agar diberi kekuatan," kata dia.

Mabes Polri, kata dia, seharusnya menangkap pihak yang mendistribusikan foto dan obrolan mesum yang tersebar itu.

"Apa itu tidak melanggar hukum bila ada perempuan yang memiliki dokumentasi pribadi malah disebarkan. Jadi, yang jahat itu yang menyebarkan dan memfitnah, bukan orang yang difitnah dan dikejar bak buronan," ujar Kapitra.

Rizieq Shihab dikabarkan kembali ke Arab Saudi setelah sempat beberapa hari singgah di Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal polisi tengah menantinya untuk diperiksa sebagai saksi kasus pornografi berupa chat seks yang diduga melibatkan dirinya dan tersangka pemufakatan makar Firza Husein.

"Info yang diterima teman-teman, Habib (Rizieq) berada di Arab Saudi," ujar Ketua Bantuan Hukum FPI sekaligus pengacara Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Namun Sugito menyangkal alasan Rizieq kembali ke Arab Saudi Untuk menghindari proses hukum yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya.

"Bukan kami menghindari. Ini kan kasus yang sangat politis dan cenderung sebagai kriminalisasi ulama," tutur dia.

Menurut dia, Rizieq Shihab kembali terbang ke Arab Saudi lantaran ingin konsentrasi ibadah. Berdasarkan informasi yang didapat, Rizieq Shihab rencananya akan berada di Tanah Suci hingga Ramadan.

"Yang saya dengar begitu, bahwa Habib (Rizieq) mau konsentrasi ibadah sajalah daripada hiruk-pikuk yang tidak produktif. Ini sudah kriminalisasi dan pemaksaan kehendak," ucap Sugito.