Jokowi: 3 Provinsi Masuk Kajian Jadi Ibu Kota Baru

Jokowi belum mau mengungkapkan provinsi mana saja yang sudah masuk kajian Bappenas.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 13 Jul 2017, 11:02 WIB
Diterbitkan 13 Jul 2017, 11:02 WIB
20170612-Presiden Jokowi Lantik 7 Anggota DKPP-Angga
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap melantik anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6). Jokowi melantik para anggota berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 2017 (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kabar pemindahan Ibu Kota terus bergulir. Beberapa provinsi di Kalimantan dianggap paling siap menjadi pengganti Jakarta.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, rencana itu memang masih dalam kajian. Jokowi mengungkapkan, ada tiga provinsi yang sudah masuk dalam kajian Bappenas.

"Ada tiga tempat memang, tiga provinsi yang masuk dalam kajian," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/7/2017).

Hanya saja, Jokowi belum mau mengungkapkan provinsi mana saja yang sudah masuk kajian Bappenas. Banyak dampak lain ketika Jokowi menyebut beberapa provinsi yang sudah mendekati pasti.

"Apakah di sini, apakah di provinsi yang lain tidak saya buka dulu. Kalau saya buka misalkan di Kaltim, kemudian tahu di mana, misalnya Brau, nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah langsung melambung," imbuh dia.

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, menyampaikan kesiapannya untuk menjadi ibu kota. Jokowi menyebut, semua masih dihitung dan dikalkulasi.

"Tapi kalau saya lihat di sini, ya siap. Tapi jangan tepuk tangan dulu nanti enggak di sini waduh enggak jadi," ucap dia.

Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum memindahkan ibu kota. Kajian mengenai kebencanaan, keekonomian, sosial politik, infrastruktur, dan biaya. Banyak negara sudah memindahkan ibu kota dan memisahkan kota ekonomi dengan kota pemerintahan.

"Memang banyak negara sudah memindahkan, memisahkan antara bisnis dan pemerintahan antara ekonomi dan pemerintahan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," pungkas Jokowi.

Saksikan video di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya