Bahas Rohingya, AHY Singgung Jasa SBY dalam Diplomasi Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Kekerasan kemanusiaan terhadap warga Rohingya di Myanmar menjadi salah satu topik hangat di dunia. Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), prihatin dengan persoalan ini.

Dia mengatakan masalah ini sudah terjadi sejak warga Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar dalam Undang-Undang Kewarganegaraan pada 1982.

"Kaum Rohingya praktis tidak bisa memperoleh hak dasar layanan kesehatan, pendidikan, keamanan maupun akses ekonomi," kata AHY dalam diskusi meja bundar The Yudhoyono Institute di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Menurut dia, kekerasan terhadap warga Rohingya menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan negara-negara di ASEAN, termasuk Hindia-Australia.

"Gelombang demi gelombang manusia perahu Rohingya menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah negara di ASEAN termasuk Hindia-Australia. Kekhawatiran bahwa pengungsi Rohingya menjadi sasaran empuk rekruitmen teroris juga semakin mengemuka," ujar AHY.

Mantan kandidat Gubernur DKI Jakarta itu sempat membahas jasa ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dalam masalah ini.

Dia menilai SBY berhasil membujuk pemerintah Myanmar untuk lebih membuka diri. Saat itu, SBY berharap konflik komunal etnik Rohingya bisa diselesaikan secara adil, bijak dan tuntas.

"Di masa lalu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak SBY pernah melakukan diplomasi secara tertutup yang berhasil membujuk pemerintah Myanmar untuk berubah sikap dan membuka jalan menuju reformasi terbatas yang diikuti pemilu pertama yang berjalan relatif bebas dan damai," tutur AHY.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Beberapa waktu lalu, Indonesia mulai mengirimkan bantuannya untuk Rohingya yang mengungsi di perbatasan Bangladesh. Namun, AHY menilai yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasi masalah tersebut masih jauh dari harapan.

"Walaupun pemerintah Republik Indonesia telah melakukan diplomasi langsung dan mendirikan bantuan kemanusiaan namun sejumlah pihak merasa bahwa langkah pemerintah belum sesuai dengan harapan," kata AHY.

Dia juga berpendapat negara-negara ASEAN harus memikirkan solusi-solusi permanen terhadap permasalahan kekerasan terhadap warga Rohingya.

"Bagaimana negara-negara ASEAN menyikapi kasus Rohingya dan merumuskan opsi-opsi solusi yang permanen demi ketentraman? Mungkinkah ASEAN membentuk misi perdamaian atau independent observer yang netral dan juga imparsial," pungkas AHY.