Jokowi: Kalau Kebenaran Tak Dilakukan, Kita Akan Ragu-Ragu Terus

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta siapa pun agar berani dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan, jika itu menyangkut kebenaran dan kepentingan khalayak umum.

Hal ini telah dicontohkan oleh Presiden Jokowi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Mulai dari penetapan Hari Lahir Pancasila, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.

"Setiap memutuskan, saya yang bertanggungjawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu," ucap Jokowi saat membuka Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX, Rabu (15/11/2017) di Manado, Sulawesi Utara.

Dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Istana, saat memutuskan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Jokowi meminta menteri-menteri terkait menyiapkan Perppu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, jika Perppu itu tidak dikeluarkan, maka anti Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan.

"Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa, enggak ngerti saya," kata Jokowi.

Hal lainnya yang diputuskan Presiden adalah 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

"Saat itu banyak yang ragu. Ini nanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu," Jokowi menandaskan.

Menurut Jokowi, dia menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila karena Pancasila merupakan hal sangat mendasar bagi bangsa Indonesia.

"Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan ragu. Tapi setelah diputuskan, ya enggak ada apa-apa," ucap Jokowi.

Keputusan berani lainnya yang diambil oleh Presiden Jokowi, yakni terkait divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia.

"Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu? Saya enggak ngerti?" kata Jokowi lagi.

Untuk masalah itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan perundingan.

Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan. Ini karena Presiden yakin, jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik.

Saat menghadiri acara ini, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik. Juga tampak hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: