BNPB: 2.935 Rumah Rusak Akibat Gempa 6,9 SR

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah data kerusakan rumah dan bangunan akibat gempa 6,9 SR terus bertambah. Gempa bumi terjadi di Jawa Barat bagian selatan pada Jumat (15 Desember 2017) malam.

Berdasarkan data sementara pada Minggu (17 Desember 2017) sore, 2.935 rumah rusak. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan 451 rumah rusak berat, 579 rumah rusak sedang, dan 1.905 rumah rusak ringan.

"Selain itu juga terdapat kerusakan 46 unit sekolah/madrasah, 38 unit tempat ibadah, 9 kantor, dan 4 rumah sakit dan puskesmas," katanya dalam keterangan pers.

Gempa tidak merusak sarana dan prasarana umum yang vital seperti jalan raya, jembatan, utilitas listrik, utilitas air minum, dan lainnya. Sutopo menegaskan pendataan masih dilakukan. Jumlah kerusakan diperkirakan akan bertambah.

Daerah yang paling parah mengalami kerusakan terdapat di 4 daerah yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Menurut Sutopo daerah tersebut paling dekat dengan episentrum gempa.

Bupati/Walikota di keempat daerah ini telah menetapkan status keadaan tanggap darurat penanganan gempabumi selama 7 hari terhitung 16/12/2017 hingga 22/12/2017.

"Dapat diperpanjang sesuai dengan situasi di lapangan," Sutopo berujar.

Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 1.362 unit rumah rusak terdiri dari 192 rumah rusak berat, 76 rumah rusak sedang, dan 1.094 rumah rusak ringan. Di Kabupaten Ciamis terdapat 759 rumah rusak yang terdiri 117 rumah rusak berat, 239 rumah rusak sedang, dan 403 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kabupaten Pangandaran terdapat 320 rumah rusak yang meliputi 60 rusak berat, 75 rusak sedang, dan 185 rusak ringan.

Bantuan logistik dari BNPB akan diberikan kepada daerah yang telah menetapkan tanggap darurat. BNPB menyerahkan dana siap pakai Rp 250 juta kepada 4 daerah yang telah menetapkan tanggap darurat untuk operasional selama masa tanggap darurat.

Perbaikan pemukiman yang rusak akan dipenuhi melalui bantuan stimulan dana dari BNPB dengan masing-masing daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi yang valid secara “by name by address” dan di-SK-kan oleh kepala daerah masing-masing. Langkah ini harus ditempuh sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta untuk menjamin terhadap kejelasan jumlah bantuan maupun siapa penerimanya.

Aparat dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Kesehatan, SKPD, Tagana, PMI, relawan, NGO dan masyarakat masih melakukan penangnan darurat. Bantuan terus disalurkan.

"Bantuan mendesak yang diperlukan masyarakat saat ini adalah hunian sementara (huntara), tenda, relawan untuk membersihkan material bangunan yang rusak, permakanan, trauma healing, tukang, bahan material bangunan, dan lainnya," pungkas Sutopo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini