Polda Jabar Akan Panggil AKP Sulman Terkait Kabar Dukungan ke Jokowi

Polda Jabar menyebut Kepala Polres Garut AKBP Budi Satria Wiguna telah diperiksa oleh propam pada Minggu 31 Maret 2019.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 01 Apr 2019, 15:49 WIB
Diterbitkan 01 Apr 2019, 15:49 WIB
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan kepada pers di Mapolda Jabar, Kamis (25/10/2018). (Huyogo Simbolon)

Liputan6.com, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polda Jawa Barat berencana memanggil mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Ajiz guna dimintai keterangan terkait dugaan timpangnya netralitas Polri di Pilpres 2019.

"Nantinya akan dilakukan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku. Tunggu (pemeriksaan) dari hasil fungsi pengawas di kita," ucap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ketika dikonfirmasi, Senin (1/4/2019).

Berbeda dengan AKP Sulman, Trunoyudo menyebut Kepala Polres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna telah diperiksa oleh propam Minggu 31 Maret 2019 kemarin. Saat itu, Kapolres Garut datang untuk mengklarifikasi pemberitaan yang beredar.

"Kapolres Garut tadi malam menginisiasi dirinya untuk dimintai keterangan terkait dengan banyaknya pemberitaan di media. Jadi beliau (Kapolres Garut) sudah diperiksa," ucap dia.

Sementara itu, Karopenmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan kepada awak media terkait persoalan mantan Kapolsek Pasir Wangi, AKP Sulman.

"Tanya ke Kabid Humas Polda Jabar saja lengkap semuanya, jadi kabid humas Jabar sudah lengkap. Mabes sudah sangat clear kemarin disampaikan masalah netralitas jadi enggak perlu lagi," singkat dia.

Nyanyian Kapolsek

pemilu-ilustrasi-131024c.jpg
Ilustrasi pemilih surat suara.

Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Ajiz buka suara terkait dugaan timpangnya netralitas Polri di Pilpres 2019. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lokataru dengan didampingi Direktur Lokataru, Haris Azhar.

"Saya merasa telah dizolimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri saya, anak saya. Saya telah dimutasikan dari posisi saya ke Polda Jawa Barat," tutur Sulman di lokasi, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2019).

Sulman menyampaikan, mutasinya itu dipicu oleh foto bersama yang dilakukannya saat berfoto dengan tokoh agama, tokoh NU kecamatan Pasir Wangi, yang di antara mereka merupakan ketua penyelenggara deklarasi dukungan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 25 Februari 2019.

"Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai kapolsek. Memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah saya tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan, kemudian saya berfoto, sambil membuat laporan kepada Kapolres bahwa saya sudah berkoordinasi dengan panitia," jelas dia.

Hal itu kemudian berbuntut justifikasi bahwa Sulman tidak profesional melakukan tugas. Dia juga merasa difitnah telah memobilisasi para kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk memberikan dukungan kepada Paslon 02 Prabowo-Sandiaga.

Padahal, lanjutnya, sembilan dari 12 kepala desa yang datang kepadanya hanya bermaksud meminta kejelasan dan perlindungan lantaran dipanggil oleh penyidik Polda Jawa Barat dan diperiksa terkait dana desa dan bantuan sosial.

"Kemudian mereka diarahkan untuk kepada paslon nomor 01, tetapi situasi ini dibalik seolah-olah saya yang mengumpulkan kepala desa, untuk memberikan dukungan kepada nomor 02. Saya sudah bertugas dimana-mana, baru di tahun 2019 ini di Pilpres 2019 ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," beber Sulman.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya