Inilah Dilan 2019 Versi Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 01, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia membutuhkan pemerintahan "Dilan" di masa depan. Catatannya, bukan Dilan yang populer di film Dilan ya. Dilan versi Jokowi ini adalah singkatan Digital Melayani.

Simak videonya di sini

Jokowi mengatakan hal pertama di masa depan memerlukan reformasi adalah seluruh bidang pelayanan yang berbasis elektronik. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi digital. Sistem Dilan, bisa memangkas ruwetnya birokrasi dan membantu reformasi pelayanan publik dengan layanan berbasis internet, sehingga proses lebih cepat dan transparan.

"Pemerintahan Digital Melayani, dibutuhkan Indonesia ke depan karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani tapi kecepatan itu sangat diperlukan," ujar Jokowi dalam Debat Capres Keempat pada Sabtu (30/3).

Menurut Jokowi, penerapan sistem Dilan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan reformasi tata kelola yang sederhada dan tidak bertele-tele.

Pernyataan Jokowi ini bukan hanya jargon kampanye semata. Semasa Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, Indonesia juga sudah menerapkan teknologi untuk mempercepat birokrasi.

Nah ada tiga program yang menjadi perwujudan Dilan di masa Jokowi, pertama, Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terpadu yang bisa dimanfaatkan untuk memulai bisnis atau menanamkan modal di Indonesia. Kemudahan OSS, bisa dirasakan oleh pemilik modal, pebisnis atau investor dari berbagai kalangan, mulai per seorangan hingga perusahaan mulai usaha skala kecil hingga investor kelas kakap.

Selain itu, Kabinet Kerja juga terus mendorong penerapan sistem elektronik baik untuk penyusunan anggaran (e-budgeting), pembuatan katalog (e-katalog), dan lelang pengadaan barang (e-procurement). Sistem elektronik di bidang pemerintahan ini membuat proses birokrasi menjadi lebih transparan dan cepat. Dalam pengadaan barang dan jasa sebagai contohnya, tender-tender dilakukan secara online dan hasilnya bisa diketahui oleh publik.

Sistem elektronik dimaksud, juga mulai diberlakukan untuk seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Nasional (SSCN). Perekrutan melalui elektronik diyakini, menutup celah penyimpangan dalam menyeleksi aparatur negara.

Digitalisasi dalam layanan pemerintahan seperti yang diinisiasi oleh Jokowi dapat mencegah praktik korupsi. Sebab, teknologi informasi dapat mengurangi pertemuan tatap muka yang membuka celah transaksi koruptif.

Menjadi presiden dengan visi dan misi itu memang berat. Biar Jokowi saja yang jadi presiden lagi. (Adv)