Kapolri: 9 Jenderal Polisi Maju Jadi Capim KPK Tak Bermasalah

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut pihaknya akan menyeleksi terlebih dahulu Perwira Tinggi (Pati) Polri yang akan maju menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

Tito mengatakan, sebelum maju mendaftar, Pati terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari dirinya. Menurut Tito, Polri tak akan merekomendasikan Pati yang pernah bermasalah.

"Prinsipnya begini, mereka harus mendapatkan rekomendasi dari Kapolri, kenapa? Yang mau mendaftar, saya akan lemparkan kepada Propam atau Irwasum untuk mengecek apakah ada masalah, kalau mengirimkan orang bermasalah pasti enggak akan lulus," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Tito menyebut dirinya tak akan mempersulit para jenderal Polri yang ingin maju sebagai capim KPK jilid V sepanjang memiliki rekam jejak yang baik. Namun sebaliknya, jika memiliki rekam jejak yang buruk, rekomendasi tak akan dia berikan.

"Kalau sepanjang enggak ada masalah, enggak ada kasus, saya bebaskan, saya berikan rekomendasi, tapi kalau ada catatan otomatis saya tidak berikan rekomendasi, karena percuma nanti dikirim tahu-tahu ada catatan dan kemudian ditemukan oleh pansel, malu. Lebih baik enggak usah dikirim," kata Tito.

Tito mengatakan, dari 9 pati Polri yang namanya sudah beredar akan mendaftar sudah mendapat rekomendasi darinya.

"Ya. Seleksi internal kita ada sembilan, enggak ada masalah. Cuma kita nanti enggak tahu, nanti ada LHKPN, ada PPATK, pengecekan itu akan dilaksanakan," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sembilan perwira tinggi atau jenderal polisi dikabarkan masuk dalam bursa calon pimpinan KPK. Beberapa nama diantaranya menduduki jabatan penting di kepolisian.

Dalam Surat Kapolri bernomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019, dari daftar nama itu terdapat nama-nama yang tidak asing di tengah masyarakat.

Para jenderal tersebut adalah Wakabreskrim Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekun yang saat ini bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Irjen Coki Manurung yang merupakan Widyaiswara Lemdiklat, Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Irjen Abdul Gofur.

Selain itu, Brigjen Muhammad Iswandi Hari yang bertugas di Kemenakertrans, dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul di Divisi Hukum Polri, Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Brigjen Juansih, serta Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.