Gerindra: Oposisi Itu Tidak Harus Terdiri dari Gabungan Partai

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafi'i lebih condong melihat partainya menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo. Dia pun tidak masalah menjadi oposisi tunggal jika memang tak ada partai lain yang mengambil posisi serupa. Sebab, sebagai oposisi tidak harus bergabung dengan partai lain.

"Ya sebenarnya kan oposisi itu tidak mesti bergabung dengan partai-partai lain, gabungan oposisi itu kan kalau partai lain juga memposisikan dirinya sebagai partai oposisi," ujar Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Pada prinsipnya, ucap dia, Gerindra jika memutuskan beroposisi tidak harus mengajak partai lain.

"Kita beroposisi sendiri, tapi kalau nanti kemudian ternyata PKS juga oposisi, berarti kita punya positioning yang sama, kalau kemudian PAN juga mungkin oposisi," kata Syafi'i

"Tapi kalau kemudian kita baru beroposisi ketika mendapat dukungan dari partai yang lain, saya kira itu oposisi yang lucu juga," kata dia.

Menurut Syafi'i, Gerindra tidak mengajak PKS, PAN, yang sebelumnya bersama mengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menjadi oposisi.

"Kalau itu tentu hak dan kebijakan masing-masing, mungkin bisa ditanyakan pada PKS, PAN dan partai lain," kata dia.

Syafi'i mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum memiliki keputusan bulat apakah bakal tetap menjadi oposisi atau mengambil jalan lain. Sebab, harus mengambil keputusan dengan mekanisme rapat kerja nasional dengan semua kader Gerindra.

"Kita memang belum melakukan pertemuan nasional menyeluruh kader Gerindra pasca-putusan MK," kata dia.

Namun, Syafi'i meyakini Prabowo bakal memutuskan Gerindra tetap sebagai oposisi. Sebab, menurutnya Prabowo tidak bakal mencederai sistem demokrasi.

"Kita bisa membaca gerak yang dilakukan Pak Prabowo sebagai orang yang demokratis. Dia pasti tidak akan mencederai sistem demokrasi di mana akan menghilangkan check and balance itu," ucapnya.

KPU telah menetapkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang. Pascaputusan itu, capres 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi. Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat belum menentukan sikap apakah menjadi oposisi atau bergabung di pemerintahan.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com