Liputan6.com, Jakarta - Polri bersiaga mengamankan jalannya pelantikan presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Selain menurunkan puluhan ribu personel gabungan, tim juga fokus memantau adanya potensi gangguan dan ancaman.
Baca Juga
"Perencanaan pengamanan ini kita lakukan dengan pola pikir underestimate. Tetap mengantisiapsi hal-hal yang tidak diinginkan," tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra usai acara forum diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).
Advertisement
Asep menyebut, akan ada 27 ribu anggota TNI Polri yang mengawal pelantikan presiden di Jakarta. Operasi keamanan dan ketertiban pun juga turut dilaksanakan.
"Kepolisian punya Operasi Mantap Brata sampai 21 Oktober 2019 setelah selesai pelantikan," jelas dia.
Meski pelantikan presiden dilakukan di Jakarta, lanjutnya, bukan berarti pengamanan tidak disiagakan di berbagai wilayah.
"Bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh daerah melakukan pencegahan menjelang dan pada saat kegiatan pelantikan berjalan. Semua kemungkinan kita hitung," Asep menandaskan.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Minta Mahasiswa Tidak Demo
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesastyo meminta rencana mahasiswa kembali menggelar demo pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober mendatang diurungkan.
Dia meminta mahasiswa menghormati proses pelantikan presiden lantaran pelantikan itu disaksikan seluruh dunia.
"Karena peristiwa sangat sakral bagi bangsa kita dan akan disaksikan oleh dunia. Kami juga mengundang kepala negara untuk hadir menyaksikan dan mengikuti pelantikan presiden. Jadi kalau adik mahasiswa demo besar-besaran kurang elok bagi bangsa kita. Kita utamakan nama baik bangsa," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/10/2019).
Politisi Golkar itu menyebut pelantikan tersebut juga mengundang beberapa kepala negara, oleh karena itu adanya demo akan membuat nama baik Indonesia kurang elok. "Karena yang kita utamakan adalah nama naik bangsa," ucap dia.
Terkait ucapannya yang menyatakan siap pasang badan untuk menjaga pelantikan Jokowi-Maruf, Bamsoet menyebut pernyataan itu sebagai pencegahan apabila ada upaya pelengseran.
"Ya saya tidak ingin ada upaya suatu pemerintahan dilengserkan di tengah jalan ini, tidak baik bagi bangsa kita sendiri dan rakyat kita. Jadi harus kita pertahankan sampai akhir jabatan. Ini harus menjadi kesepakatan bangsa kita," ujar dia.Â
Advertisement