Delegasi Nigeria Belajar Sistem Perlindungan Sosial dengan Kemensos RI

Liputan6.com, Jakarta Delegasi  Pemerintah Nigeria berkunjung ke Kementerian Sosial RI untuk mengetahui lebih jauh tentang program perlindungan sosial. Indonesia dinilai sebagai negara  yang sukses melaksanakan mempercepat penangan kemiskinan melalui program bantuan sosial. 

“Delegasi pemerintah Nigeria menjadikan Indonesia sebagai tempat belajar mengenal program- program yang terkait perlindungan sosial. Khususnya untuk melihat langsung dan berdiskusi tentang pelaksanaan PKH, BPNT, SLRT dan SIKS-NG serta Kartu Indonesia Pintar (KIP). Under my leadership, MoSA (Ministry of Social Affairs) will bring social assistance to empowerment. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus diberikan kegiatan pemberdayaan untuk dapat segera mandiri secara ekonomi,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara, di sela-sela menyambut delegasi Nigeri, Senin (25/11/2019).

Mensos menyatakan, Indonesia menjadi tujuan kunjungan karena  menurut mereka, Indonesia dinilai berhasil dalam penanganan kemiskinan melalui program perlindungan sosial. 

Sekretaris Jenderal Hartono La ras menerima delegasi Nigeria yang dipimpin Ketua Delegasi Salomon Musa yang juga Ketua National Social Registry, NASSCO (National Sosial Safety Net Coordinating Office). Hadir mendampingi Sekjen, Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono, Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin(PFM) Nurul Farijati, dan Direktur PFM Wilayah I AM Asnandar.  

Dalam sambutannya, Sekretaris  Jenderal Hartono Larasmenyatak an, sebagai negara berkembang, Nigeria juga tengah gencar mendorong program penanganan kemiskinan. Sebagai negara yang tergabung dalam kerjasama negara  Selatan, selayaknya kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.  

“Kerja sama kali ini bisa bersifat best practice maupun bagaimana mengatasi kendala yang melingkupi pelaksanaan program perlindungan  sosial di negara masing-masing. Kedua negara bisa saling melengkapi dan dapat melakukan perbaikan program menjadi lebih efektif,” katanya.

Kepada delegasi Nigeria, Hartono menjelaskan kemajuansi signifikan dari PKH. Indonesia memulai program PKH sejak tahun 2007 dengan hanya 340.000 KPM dan telah berkembang tahun 2019,  mencakup 10 juta KPM. 

Demikian juga dengan bantuan pangan telah menyelesaikan tahap transformasi dari bantuan Rastra menjadi BPNT atau dalam bentuk cashless melalui  E-warong untuk sebanyak 15,6 juta KPM.  

“Dua program lain yang sedang kami kembangkan adalah pengelolaan basis data melalui aplikasi SIKS-NG dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai media untuk memfasilitasi pendaftaran bagi orang miskin yang exclusion error untuk mendapat akses program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan lainnya,” kata Sekjen.

KepalaBiro Perencanaan Adhy Karyono menyatakan, delegasi Nigeria datang ke Indonesia sebagai negara yang dianggap sudah baik dalam mengembangkan program-program penanganan kemiskinan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah Nigeria untuk membangun social protection di negaranya. Mereka melihat Indonesia sudah membuat langkah maju.

“Di Indonesia bantuan sosial yang cakupan penerimanya luas, didukung oleh basis data yang ter-update dengan baik, terintegrasi dengan bantuan sosial pangan bahkan disertai komponen kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” kata Adhy. 

Di Indonesia, Kemensos akan memfasilitasi delegasi Nigeria dengan menghadirkan para pejabat terkait di Kemensos untuk memberikan penjelasan terkait berbagai informasi yang dibutuhkan. 

“Mereka akan kita ajak untuk melihat bagaimana kebijakan Indonesia dalam membangun sistem koordinasi dan integrasi kebijakan penanganan kemiskinan. Kita akan mengajak mereka melihat sistem call center PKH, pengelolan bantuan pendidikan dengan KIP di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga praktek di Kota Bogor,” kata Adhy. 

Kata Adhy, Indonesia patut berbangga, sebab ini bukan pertama kali negara asing datang ke Kemensos untuk belajar tentang social protection. Sebelumnya sudah pernah beberapa negara seperti Bangladesh, India dan negara-negara Afrika.

“Ini pertanda baik. Sebab sudah berkembang pandangan bahwa untuk belajar social protection yang komprehensif ya ke Indonesia,” kata Adhy.

(*)