PKB: PBNU Rekomendasikan Presiden Dipilih MPR

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan usulan PBNU agar presiden dan kepala daerah dipilih MPR merupakan rekomendasi dari ulama NU. Ulama itu menilai sistem pemilihan langsung menanggung biaya sosial yang terlalu besar.

"Tentu rekomendasi dari PBNU agar presiden dipilih oleh MPR bahkan kepala daerah dipilih oleh MPR berdasarkan kajian para ulama PBNU yang mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Jazilul memiliki pandangan sejalan dengan pendapat ulama NU. Bahwa biaya pemilihan presiden bisa mencapai angka Rp 24 triliun. Sedangkan, menurutnya biaya dipilih MPR tidak setinggi pemilihan langsung.

"Kalau dipilih MPR saya pikir gak sampe segitu. Bahkan bisa kurang sampe 80 persen untuk memilih seorang kepala daerah ini panitia belum cost yang dikeluarkan oleh seorang calon belum lagi kerugian sosial itu satu daerah kabupaten itu bisa habis Rp 20 miliar," jelasnya.

Jazilul mengatakan, MPR mendengarkan masukan PBNU sebagai bahan kajian. Secara spesifik dia mengatakan, PBNU menginginkan memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi.

"Itu yang dipertimbangkan, kami sebagai pimpinan [MPR](PKB "") akan mendengarkan sekaligus memasukkan rekomendasi itu sebagai bahan kajian penting, tapi akan kembali kepada kehendak masyarakat pada umumnya," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PKB sebagai partai lekat dengan NU, menerima masukan tersebut. Jazilul bilang, jika semua fraksi menerima usulan tersebut, berarti PKB berhasil meyakinkan fraksi.

"Kalau semua fraksi yang ada menerima berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU," kata Waketum PKB itu.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com