Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Firli Bahuri: Presiden Tak Pernah Intervensi KPK

Ketua KPK Firli Bahuri yakin, sejak awal KPK berdiri, tak bisa diintervensi oleh Presiden.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 30 Des 2019, 15:05 WIB

Diterbitkan 30 Des 2019, 15:05 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan terkait ulang tahun KPK yang ke-16 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12/2019). Firli Bahuri mengatakan selama belasan tahun ini capaian KPK banyak dan ke depannya harus lebih baik dari tahun sebelumnya. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, dalam memimpin jalannya pemberantasan korupsi, KPK tak pernah mendapatkan intervensi dari siapa pun, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Enggak ada. Enggak ada. Saya katakan Presiden tidak pernah mengintervensi kinerja KPK," ujar Firli saat makan siang bersama awak media di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2019).

Menurut Firli, tak ada kepentingan Presiden menyetir lembaga yang kini dia pimpin. Firli yakin, sejak awal KPK berdiri, tak bisa diintervensi oleh Presiden.

"Termasuk dengan kami. Termasuk dengan Dewan Pengawas. Presiden dengan jelas katakan bahwa Presiden tidak pernah mengintervensi penegakan hukum oleh KPK," kata Firli.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut bahwa KPK periode Firli cs adalah yang terburuk. Menurut Kurnia, Presiden Jokowi turut mensponsori buruknya lembaga antirasuah lantaran memilih Firli cs.

"Menurut kami, ini benar-benar disponsori langsung oleh Istana atau Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang. Istana dan DPR berhasil meloloskan lima figur pimpinan KPK yang kita nilai paling buruk sepanjang sejarah KPK," kata Kurnia dalam jumpa pers catatan akhir tahun ICW di kantornya di bilangan Kalibata, Jakarta, Minggu 29 Desember 2019.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Ketua KPK Sebut ICW Luar Biasa

Lili Pintauli Siregar dan Nawawi Pomolango Jalani Fit and Proper Test

Calon pimpinan KPK Nawawi Pomolango saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Menurut Nawawi, KPK tak mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian. (Liputan6.com/JohanTallo)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango ikut angkat bicara soal hal tersebut. Dia menyebut Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat "luar biasa" dalam memberikan pandangan.

"Luar biasa ICW di era Bung Kurnia (Ramadhana). Mampu menilai kami sebagai yang 'terburuk' di saat kami belum bekerja," ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2019).

Nawawi menyebut demikian sekaligus menanggapi pernyataan peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi dengan tema Catatan Akhir Tahun ICW yang digelar pada Minggu, 29 Desember 2019.

Kurnia menyebut tahun 2019 sebagai tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi dan tahun kehancuran bagi KPK yang disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Kurnia menyebut Istana dan DPR berhasil meloloskan lima figur pimpinan KPK yang dinilai ICW sebagai pimpinan terburuk sepanjang sejarah KPK karena dihasilkan dari proses seleksi yang banyak menuai persoalan.

"Sebaliknya bagi kami, ICW di era Bung Kurnia semakin luar biasa, hebat, paling cerdas. Paling benar, tapi insyaAllah pastinya kami tidak membutuhkannya (ICW) ke depan," kata Nawawi.

Nawawi memastikan, pimpinan KPK jilid V ini tak akan mau duduk bersama dengan anggota ICW. Baik dalam sebuah acara diskusi maupun acara lainnya di mana ICW juga menjadi tamu undangan.

"Jika nanti ada forum-forum yang mengundang kami dan juga melibatkan ICW Bung Kurnia di dalamnya, insyaAllah juga kami pastikan, kami tak akan ikut bersama dalam forum tersebut. Karena rasanya 'malu' kami yang 'terburuk' ini harus duduk berdiskusi dengan yang 'paling hebat', 'paling cerdas' seperti beliau," kata Nawawi.

Lanjutkan Membaca ↓