Kemensos Rilis Program Sembako, Lebih dari 15 Juta KPM Terima Rp150 Ribu per Bulan

Liputan6.com, Jakarta Per Januari 2020 ini, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikelola Kementerian Sosial resmi bertransformasi menjadi Program Sembako. Transformasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebagai leading sector program Sembako Murah 2020, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menggelar acara Sosialisasi Program Sembako Tahun 2020 yang bertempat di Swiss-Belhotel Mangga Besar, Rabu, 22 Januari 2020.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengatakan pada program Sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli oleh KPM diperluas tidak hanya berupa beras dan telur seperti program BPNT.

"Program BPNT yang kini disebut program Sembako merupakan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi. Apa bedanya BPNT dengan program sembako? Kemarin indeks BPNT Rp 110.000,-sekarang menjadi Rp 150.000,-. Ada penambahan Rp 40.000,-. Sesuai peraturan, itu dialokasikan untuk membeli beberapa bahan makanan seperti daging, ayam, ikan dan sayur-sayuran. Inilah yang kemudian direferensikan Bapak Presiden sebagai Sembako Murah," ujar Mensos Juliari.

Penambahan bantuan sosial (bansos) ini dapat memberikan kesempatan bagi masyakarat berpendapatan rendah untuk membeli bahan pangan lebih bervariasi. Selain itu, ungkap Juliari,  program Sembako ini juga bertujuan untuk dapat membantu pencegahan stunting dengan memperhatikan gizi dari bahan pangan yang diberikan.

"Seperti kita ketahui, tingkat stunting cukup tinggi sehingga Kementerian Sosial ingin berkontribusi dalam penanganan masalah stunting," jelas Juliari.

Penyaluran dana program Sembako serentak dilakukan setiap bulan. Mulai Januari 2020 ini, Kemensos menggelontorkan sekitar Rp 2 Triliun. Penyaluran dana masih sama seperti BPNT, dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Distribusinya tidak berubah, tetap non tunai dan masih menggunakan KKS," kata Mensos Juliari.

Dana bantuan program Sembako digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) dan tidak dapat diambil tunai.

Adapun jumlah penerima bantuan program Sembako juga masih sama seperti sebelumnya, yakni 15,6 juta KPM. Namun, Kemensos akan melakukan evaluasi sebab pada tahun 2019 lalu jumlah penerima manfaat mencapai 15,1 juta warga.

"Ada perbedaan sekitar 500 ribu KPM, itu yang akan direview ulang," ujar Mensos Juliari.

Terkait data penerima manfaat ini, Kemensos meminta kerja sama dari daerah kabupaten/kota untuk memberikan update data warga penerima manfaat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Mohon kerja sama dari teman-teman di daerah, khususnya kbupaten/kota untuk lebih rajin mengirimkan feedback kepada kami (Kemensos). Sehingga data-data penerima manfaat benar-benar bisa ter-update," pinta Mensos.

Program BPNT yang bertransformasi menjadi Program Sembako juga diharapkan memberikan kontribusi pada penurunan persentase penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, angka tersebut menurun 0,19 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen.

Selain menyalurkan program Sembako senilai Rp 2 triliun, Kemensos juga mendistribusikan dana sekitar Rp 7 triliun untuk untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran dana Ini dilakukan Pemerintah untuk mengurangi beban dan meningkatkan konsumsi di kalangan masyakarat berpendapatan rendah.

"Bulan ini Kementerian Sosial mengeluarkan dana paling tidak Rp9 triliun. Ini bukan hanya prestasi tapi memang kewajiban kita," pungkasnya.

Terakhir, Mensos menghimbau mitra kerja Kemensos di Himbara  untuk dapat memperbaiki kinerjanya agar kasus kartu yang tidak terdistribusi maupun tidak ditemukan penerima manfaatnya bisa tidak terjadi lagi atau minimal berkurang.

Melalui transformasi program Sembako, diharapkan prinsip 6T dapat lebih tercapai yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

"Sekali lagi atas nama Kementerian Sosial dan Pemerintah Pusat, saya sampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman di daerah, Kadinas, Sekda, Himbara, dan teman-teman Kortes. Mari sama-sama bekerja untuk menuju Indonesia yang lebih maju," ujar Mensos.

Sebanyak 1.600 peserta mengikuti acara sosialisasi ini, mereka terdiri dari para Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Sosial, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Acara turut dihadiri perwakilan Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkeu, para pejabat eselon 1 dan 2 lingkungan Kemensos, dan mitra kerja Kemensos dari berbagai instansi/lembaga.

(*)