PKS Minta Kartu Prakerja Dihentikan, Golkar Bantah Jadi Bahan Bancakan

Liputan6.com, Jakarta - Program kartu prakerja menuai sikap pro dan kontra di kalangan fraksi-fraksi di DPR. Dalam rapat paripurna Selasa (5/5/2020) Fraksi PKS dan Fraksi Golkar memiliki pandangan yang berseberangan.

PKS mendorong DPR agar meminta pemerintah untuk menghentikan program kartu prakerja. Alasannya, anggarannya dapat dialihkan untuk membantu kehidupan pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi setelah pandemi.

"Fraksi PKS DPR RI dalam kesempatan ini mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah menghentikan program kartu prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pasca pandemi," ujar anggota DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/5/2020).

Mufida mengatakan, program kartu prakerja ini tidak memberikan akses kepada seluruh masyarakat. Sebab hanya 60 persen masyarakat di daerah yang bisa akses ke internet. Sementara, program tersebut berjalan secara daring.

"Juga pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran Rp 5,6 triliun. Sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan," kata anggota Komisi IX DPR itu.

Sedangkan, anggota DPR Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menegaskan, program tersebut merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo yang semula bertujuan untuk membantu masyarakat mencari pekerjaan.

Namun, tak ada yang menyangka muncul pandemi virus corona. Sehingga, ada sedikit perubahan dengan menjadikan program tersebut sebagai semi bansos. Mekanismenya juga diubah menjadi pelatihan daring karena Covid-19.

"Siapa saja yang sedang mencari kerja korban PHK dan diperluas masyarakat terdampak covid untuk mendapat bantuan kartu prakerja. Mereka dapat pelatihan supaya setelah pandemi siap untuk masuk ke dunia kerja. Yang di-PHK perlu untuk mendapat perspektif lain siapa tahu bekerja dari pekerjaan berbeda sebelum di-PHK," kata dia dalam rapat paripuna DPR.

Misbakhun menegaskan, tidak ada program kartu prakerja tersebut menjadi bancakan. Karena seluruhnya anggaran yang dikeluarkan untuk para penerima kartu prakerja diberikan secara daring dan transparan. Uang yang diterima penerima manfaat juga ditransfer langsung dari kas negara.

"Dan ini tidak ada persentuhan apa pun, tidak ada kongkalikong di sana tidak ada anggaran dijadikan bancakan di sana. Diakses melalui digital melalui media daring. Tidak ada sentuhan aparat negara dengan pencari kerja," tegas anggota Komisi XI DPR itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Misbakhun juga mengatakan, dari sistem pendaftaran juga tak ada permainan. Semuanya diverifikasi melalui KTP dan tingkat pendidikan. Dikonfirmasi langsung dengan sistem di Kementerian Pendidikan dan Dukcapil Kemendagri.

"Proses ini daring dan sangat transparan tidak ada hengky pengky dan sentuhan apa pun antara pencarinya langsung," kata dia.

"Kita harus mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah karena ini memiliki nilai kebaikan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah ingin aktif dan terjun langsung menangani Covid-19 salah satunya kartu prakerja. Untuk itu mari kita harapkan dukungan dari semua pihak kepada program pemerintah itu," pungkas Misbakhun.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com