Soal Distribusi Bansos Covid-19, Wagub DKI Soroti Lemahnya Pendataan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, pemerintah di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal pendataan, contohnya saat pendistribusian bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Saat pendistribusian bansos terkait pandemi virus corona Covid-19, kata dia, sejumlah lembaga mempunyai data yang berbeda. 

"Bulog keluarin data beda lagi, Kemendag beda lagi. Padahal sama-sama NKRI. Kenapa? Karena pendekatan berbeda, kepentingannya berbeda," kata Riza dalam diskusi virtual Akses Bantuan Sosial untuk Warga Miskin Baru DKI Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Karena hal itu, Riza menyebut, pemerintah pusat atau daerah sama-sama memiliki permasalahan yang sama. Dia mengharapkan adanya pendataan yang lebik untuk mempermudah sinkronisasi data.

"Kalau pendataan bener, administrasi bener, ujung-ujungnya tidak ada lagi yang namanya korupsi karena pendataannya baik. Jadi mudah di-tracking, dicek, dikroscek, kunci pemerintahan bersih itu dimulai dari pendataan yang baik," papar dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sementara itu, Riza juga menyatakan pembagian bansos untuk warga miskin dan rentan akibat Covid-19 akan dilakukan hingga Desember 2020.

Namun, untuk besaran bansos tersebut akan berkurang bila dibandingkan dengan jumlah sebelumnya. Sebab saat ini pelonggaran kegiatan sudah dilakukan di Jakarta.

"Akan terus dilaksanakan sampai gelombang pertama Juli dan diteruskan sampai Desember," jelasnya.