5 Perintah Jokowi, Fokus 3 T hingga Siapkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali angkat bicara terkait perkembangan kasus penularan virus Corona di Indonesia dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (13/7/2020).

Jokowi menyoroti kasus positif virus Corona Covid-19 di Tanah Air yang bertambah signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Dia pun meminta jajarannya untuk fokus melakukan testing, tracing, dan treatment untuk menekan jumlah kasus Corona Covid-19 di sejumlah daerah.

"Tetap pada concern kita untuk memasifkan 3T, testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus testing, tracing, dan treatment ini di delapan provinsi, yaitu (di antaranya) Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua," ujar Jokowi.

Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar dilakukan pengendalian mobilitas warga di perbatasan dan perjalanan transportasi lintas wilayah.

Bahkan, Jokowi juga berencana memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan virus Corona Covid-19. Sebab, Jokowi menilai tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah.

Berikut 5 pernyataan terkini Jokowi terkait perkembangan penanganan virus Corona Covid-19 di Indonesia dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti kasus positif virus Corona Covid-19 di Tanah Air yang bertambah signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Jokowi meminta jajarannya untuk fokus melakukan testing, tracing, dan treatment untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (13/7/2020). Ada delapan provinsi yang mendapat perhatian khusus dari Jokowi.

"Tetap pada concern kita untuk memasifkan 3T, testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus testing, tracing, dan treatment ini di delapan provinsi, yaitu (di antaranya) Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta agar tes terkait virus Corona melalui metode polymerase chain reaction (PCR) semakin ditingkatkan.

Caranya, kata dia, dengan memperbanyak jumlah laboratorium di daerah-daerah serta mobile lab PCR.

"Target yang kita harapkan, target yang saya sampaikan bisa tercapai yaitu 30 ribu," jelas Jokowi.

Jokowi meminta para menterinya untuk fokus menyoroti kenaikan kasus virus corona Covid-19 di tanah air, salah satunya DKI Jakarta.

Menurut dia, angka positivity rate corona di DKI Jakarta kini naik drastis hingga dua kali lipat.

"Di Jakarta, laporan terakhir yang saya terima angka positivity rate-nya melonjak dari 4 sampai 5 sekarang sudah 10 setengah persen. Tolong betul-betul dijadikan perhatian," kata Jokowi.

Jokowi sendiri telah meminta menterinya untuk fokus menekan lonjakan kasus corona di sejumlah daerah.

Ada 8 provinsi yang diminta Jokowi agar diberikan priorotas khusus antara lain, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

Jokowi juga meminta agar dilakukan pengendalian mobilitas warga di perbatasan dan perjalanan transportasi lintas wilayah.

"Pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah, ini betul-betul kita harus jadi kan perhatian lagi," ujar Jokowi.

Hal tersebut dinilai perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona. Jokowi melihat, kasus positif Corona dari luar negeri akhir-akhir ini meningkat.

"Karena imported case dari luar negeri juga kita lihat meningkat," ucap dia.

Jokowi meminta jajaran menterinya untuk memasifkan gerakan disiplin protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Jokowi lantaran kasus virus Corona atau Covid-19 di Tanah Air terus melonjak setiap harinya.

"Memasifkan kembali gerakan nasional disiplin terhadap protokol kesehatan, mengenai jaga jarak, penggunaan masker, cuci tangan," kata Jokowi.

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang tidak disiplin menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan.

Jokowi menyebut hal tersebut terlihat dari survei yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur.

"Dari survei yang kita lihat misalnya, saya mendapatkan laporan saat ke Jawa Timur, survei mereka di Jatim itu 70 persen masyarakat tidak menggunakan masker," jelas Jokowi.

Jokowi berencana memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan virus Corona atau Covid-19. Sebab, Jokowi menilai tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah.

"Tadi Presiden memberi arahan kemungkinan akan dipertegas disamping sosialisasi dan edukasi, adanya sanksi untuk pelanggaran atas protokol kesehatan," kata Menko PMK Muhadjir Effendy usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menurut dia, dasar hukum atas sanksi tegas tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait.

Muhadjir menjelaskan, sanksi tegas tersebut dibuat karena imbauan dan sosialisasi belum dapat membuat masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

"Intinya Presiden melihat imbauan sosialisasi, dipandang belum cukup tanpa ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Terutama yang melanggar protokol kesehatan," kata dia.

Untuk itu, dia meminta masyarakat memahami rencana pemerintah tersebut untuk menekan penyebaran virus Corona. Terlebih, kasus Covd-19 di Indonesia melonjak signifikan beberapa hari terakhir.

"Mohon masyarakat memahami bahwa apa yang disampaikan Presiden, menandakan bahwa betapa sangat tingginya resiko yang masih dihadapi Indonesia terhadap Covid-19," ujar Muhadjir.