Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

PAN Desak Jokowi Ganti Nadiem karena Dinilai Tak Kuasai Persoalan Pendidikan

Menurut Saleh, Nadiem belum ada prestasi yang ditorehkan selama menjadi menteri.

oleh Liputan6.com diperbarui 24 Jul 2020, 09:19 WIB

Diterbitkan 24 Jul 2020, 09:15 WIB

Menteri Nadiem Bahas Penghapusan UN Bersama DPR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat membahas penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 dan sistem zonasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengganti Mendikbud Nadiem Makarim. Jokowi diminta mencari pengganti Nadiem dengan sosok yang menguasai persoalan pendidikan. Desakan ini tak lain dipicu masalah Program Organisasi Penggerak (POP) yang belakangan menjadi polemik.

"InsyaAllah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di Presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," ujar Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Jumat (24/7/2020).

Menurut Saleh, Nadiem belum ada prestasi yang ditorehkan selama menjadi menteri. Bahkan, dia mempertanyakan latar belakang Nadiem yang menurutnya tidak memiliki keahlian yang spesifik.

"Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelum jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," ucapnya.

Saleh pun menyoroti polemik POP. Dua yayasan yang terafiliasi dengan perusahaan besar, Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation terdaftar sebagai mitra yang mendapat subsidi. Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut.

Sehingga, Saleh menilai wajar NU dan Muhammadiyah memutuskan keluar dari mitra. Nadiem pun dinilai tidak peka sejarah pergerakan ormas di Indonesia.

"Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bukan Arahan Jokowi

Dia juga memastikan kebijakan yang diambil Nadiem ini banyak membuat pihak tersinggung. Bahkan, di meyakini langkah Mendikbud terkait POP ini tidak sesuai dengan arahan presiden.

"Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," tegas Saleh.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓