6 Pernyataan Terkini Jokowi soal Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia

Jokowi menyebut, akhir-akhir ini masyarakat terlihat semakin khawatir terhadap virus Corona Covid-19.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 04 Agu 2020, 06:30 WIB
Diterbitkan 04 Agu 2020, 06:30 WIB
Jokowi
Presiden Jokowi fokus 3T testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus 8 provinsi yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua, (serta Kalsel) saat memimpin rapat terbatas COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). (Dok Kementerian Sekretariat Negara)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyampaikan perkembangan terkini terkait penanganan kasus Corona Covid-19 di Indonesia.

Yang pertama, Jokowi menyebut, akhir-akhir ini masyarakat terlihat semakin khawatir terhadap virus Corona Covid-19.

"Saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Senin, 3 Agustus 2020.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyoroti kementerian/lembaga yang hingga kini masih terjebak dengan pekerjaan harian di tengah pandemi virus Corona Covid-19.

Hal tersebut, kata Jokowi, terlihat dari realisasi anggaran pada kementerian/lembaga yang masih belum optimal.

Berikut 6 pernyataan terkini Presiden Jokowi terkait perkembangan kasus Corona Covid-19 di Indonesia dihimpun Liputan6.com:

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Masyarakat Semakin Khawatir dengan Corona

Jokowi Pastikan RS Darurat Siap Beroperasi
Presiden Joko Widodo merapihkan masker yang digunakannya saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Dalam kunjungannya Jokowi memastikan Rumah Sakit Darurat siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut akhir-akhir ini masyarakat terlihat semakin khawatir terhadap virus Corona Covid-19.

Menurut dia, salah satunya penyebabnya lantaran banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

"Saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Senin, 3 Agustus 2020.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, semakin banyak orang yang patuh pada protokol kesehatan.

"Entah karena kasusnya meningkat atau terutama kalangan menengah ke atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tapi semakin banyak," sambung Jokowi.

 

Angka Kematian Covid-19 Tinggi

Jokowi Pastikan RS Darurat Siap Beroperasi
Presiden Joko Widodo (kiri) melihat peralatan medis di ruang IGD saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Jokowi memastikan Rumah Sakit Darurat siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool)

Jokowi mengungkapkan, tingkat kematian atau case fatality rate Covid-19 di tanah air yakni, 4,7 persen.

Menurut dia, hal ini menjadi tugas besar sebab angka kematian di tanah air lebih tinggi dibandingkan rata-rata global.

"Angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari angka kematian global. Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama," ujar Jokowi.

Adapun jumlah kasus corona di Indonesia hingga kini mencapai 111.455 per Minggu kemarin. Jumlah pasien yang meninggal 5.236 orang.

Meski begitu, Jokowi mengatakan tingkat kesembuhan atau case recovery rate di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Hingga kini, total ada 68.975 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari virus corona.

"Case recovery rate di negara kita data terakhir 61,9 (persen) saya kira juga bagus terus meningkat angkanya," kata dia.

 

Soroti Kementerian/Lembaga

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kemudian, Jokowi menyoroti kementerian/lembaga yang hingga kini masih terjebak dengan pekerjaan harian di tengah pandemi virus Corona Covid-19.

Hal ini, kata Jokowi, terlihat dari realisasi anggaran yang masih belum optimal.

"Artinya apa di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ucap dia.

Jokowi menyebut pemerintah menyiapkan stimulus anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan Covid-19.

Namun, hingga kini anggaran yang terealisasi baru Rp 141 triliun. Padahal, kata dia, pemerintah tengah berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020.

"Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen yang terealisasi. Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen masih kecil sekali," kata Jokowi.

Menurut dia, penyerapan anggaran terbesar yakni di sektor perlindungan sosial sebesar 38 persen dan program UMKM sebesar 25 persen. Sementara, sisanya masih minim. Bahkan, kata, Jokowi ada kementerian yang belum membuat daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali 40 persen, DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada gimana mau realisasi?" tutur dia.

Untuk itu, Jokowi meminta Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Dia ingin para menteri mempercepat realisasi anggaran, sehingga kebijakan penanganan Covid-19 bisa dirasakan masyarakat.

"Saya minta Pak Ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," papar Jokowi.

 

Sebut Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital

FOTO: Presiden Jokowi Ajak Negara-Negara ASEAN Bersinergi Melawan COVID-19
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat KTT ASEAN Khusus Tentang COVID-19 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (14/4/2020). Jokowi mengajak negara-negara ASEAN bersinergi melawan COVID-19. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat transformasi digital di tanah air.

Untuk mencapainya, kata dia, Indonesia setidaknya membutuhkan 9 juta talenta digital untuk 15 tahun ke depan.

"Ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital, negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan berdasarkan survei lembaga IMD World Digital Competitiveness pada 2019, Indonesia masih di peringkat 56 dari 63 negara dalam hal transformasi digital. Posisi Indonesia masih jauh dibawah negara-negara ASEAN lainnya.

"Memang kita di bawah sekali lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, Singapura di posisi nomor 2," tutur dia.

Oleh sebab itu, Jokowi menilai dibutuhkan talenta-talenta digital untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Terlebih, kondisi pandemi Covid-19 dinilai dapat dijadikan batu loncatan untuk mewujudkan transformasi digital.

"Ini perlu betul-betul sebuah persiapan untuk kurang lebih 600 ribu (talenta digital) per tahun. Sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita," ujar dia.

Menurut dia, terjadi perubahan perilaku manusia sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Di mana, masyarakat kini lebih mengandalkan digitalisasi baik untuk bekerja, belajar, maupun beraktivitas.

"Karena di masa pandemi maupun next pandemic mengubah secara struktural, cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital," jelas Jokowi.

 

Minta Penyediaan Internet di 12.500 Desa Dipercepat

Jokowi
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2020). (Dok Kementerian Sekretariat Negara)

Jokowi lalu meminta jajarannya mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Salah satunya, dengan melakukan penyedian internet di desa-desa.

"Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik," kata dia.

Menurut dia, pandemi virus Corona Covid-19 harus dijadikan sebagai momentum untuk mempercepat transformasi digital. Pasalnya, pandemi corona mengubah cara kerja, belajar, hingga aktivitas masyarakat.

"Karena di masa pandemi maupun next pandemi mengubah secara struktural, cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital," papar dia.

Jokowi menilai perubahan tersebut perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang.

Namun, kata dia, berdasarkan survei lembaga IMD World Digital Competitiveness pada 2019, Indonesia masih di peringkat 56 dari 63 negara.

"Memang kita di bawah sekali lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, Singapura di posisi nomor 2," tutur dia.

Selain itu, dia meminta agar disiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategi. Mulai dari sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, hingga penyiaran.

"Jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah," ucap Jokowi.

 

Minta Bantuan PKK

Jokowi Pastikan RS Darurat Siap Beroperasi
Presiden Joko Widodo mengenakan masker saat meninjau ruang perawatan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Jokowi memastikan bahwa rumah sakit darurat ini siap digunakan untuk karantina dan perawatan pasien Covid-19. (Kompas/Heru Sri Kumoro/Pool)

Jokowi menyusun strategi baru untuk mengendalikan penyebaran virus Corona Covid-19. Dia meminta agar kampanye protokol kesehatan Covid-19 tidak dilakukan secara bersamaan.

"Saya ingin dalam 2 minggu kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti 2 minggu berikut kampanye jaga jarak atau cuci tangan misalnya. Tidak dicampur urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker," terang Jokowi.

Dia menilai apabila kampanye memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tak berkurumun dilakukan secara bersamaan maka akan sulit diterima. Khususnya oleh kalangan menengah ke bawah.

"Kalau barengan mungkin yang menengah atas bisa ditangkep dengan cepet tapi yang di bawah ini menurut saya memerlukan satu per satu," ucap Jokowi.

Jokowi ingin agar kampanye mengenai protokol kesehatan Covid-19 ini juga melibatkan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Menurut dia, PKK akan lebih efektif untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Saya ingin ini melibatkan PKK, coba PKK. Istri Mendagri, saya enggak tahu kalau ibu-ibu khawatir masalah Covid mungkin kita rem, tapi kalau ibu-ibu siap, saya kira PKK ini saya pikir sangat efektif door to door urusan masker," tutur Jokowi.

"Perubahan perilaku ini benar-benar harus kita lakukan dengan komunikasi mungkin di TV, di medsos secara masif selama 2 minggu ini dengan cara-cara yang berbeda," tegas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya