Keponakan Prabowo Subianto Tanya Polemik RUU Cipta Kerja, Begini Jawaban PDIP

Menurut Saras, RUU Cipta Kerja meresahkan masyarakat karena digadang menggerus kesejahteraan kaum buruh.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 16 Sep 2020, 10:43 WIB
Diterbitkan 16 Sep 2020, 10:43 WIB
Rahayu Saraswati
Juru Bicara Prabowo dan Sandiaga Uno, Rahayu Saraswati. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati secara khusus bertanya soal sikap PDIP terkait RUU Cipta Kerja.

Pertanyaan itu dilontarkan Saraswati selaku calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan saat mengikuti Sekolah Calon Kepala Daerah Gelombang III yang diselenggarakan PDIP.

"Buruh, petani, adalah mayoritas rakyat kita. Maka kekuasaan harus hadir memberikan hak para buruh," kata Hasto menjawab pertanyaan Saraswati, dalam siaran pers diterima, Rabu (16/9/2020).

Menurut Saras, RUU Cipta Kerja meresahkan masyarakat karena digadang menggerus kesejahteraan kaum buruh.

Namun Hasto kembali menjawab, bahwa ideologi Pancasila berbasis falsafah kemanusiaan bahwa kemerdekaan Indonesia harus membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan.

"Negara menjamin rakyat mendapatkan penghidupan dan pekerjaan layak. Fakir miskin dan anak terlantar juga wajib dipelihara negara. RUU Cipta Kerja hadir merespons situasi itu," yakin Hasto.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


UMR Sesuai Inflasi

Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak Omnibus Law
Ribuan buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Walau demikian, lanjut Hasto, mewanti agar legislasi ini jangan sampai menghadirkan ketidakadilan baru, yakni pemegang kapital menindas buruh. Hasto ingin, hak buruh terhadap penghasilan berdasar UMR disesuaikan dengan tingkat inflasi, sebagai bagian kesepakatan bersama.

"Aspek kedaulatan di bidang ekonomi harus benar-benar diperhatikan. Buruh asing, hanya yang selected berkaitan teknologi dan resiko tinggi," kata Hasto menandasi.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya