DPR Minta BPOM Tak Terbebani Waktu untuk Keluarkan Izin Edar Vaksin Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk tak terbebani waktu dalam mengeluarkan izin edar untuk vaksin Covid-19.

"Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektivitas dan efikasi dari virus tersebut," kata Kurniasih, Rabu (6/1/2021).

Menurut dia, lebih baik lakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya terkait vaksin Covid-19, daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar yang sebetulnya hasilnya belum memadai.

"BPOM tidak perlu terbebani harus keluarkan izin pada tanggal tertentu," ungkap Kurniasih.

Dia menegaskan, target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin Covid-19. Pemerintah harus menjamin semua vaksin yang beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan dan juga halal.

"Karena itu, kami mendukung penuh BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah yang selama ini menjadi ciri khas BPOM," kata Kurniasih.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada pertengahan Januari 2021. Pemerintah pun telah mulai mendistribusikan vaksin corona ke berbagai daerah sejak Minggu, 3 Januari 2021 lalu.

"Saya ingin menyampaikan bahwa vaksinasi ini akan dimulai minggu depan, dan saya melihat distribusi sudah dimulai hari Minggu, Senin kemarin, hari Selasa sudah masuk ke daerah," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas dari Istana Negara Jakarta, Rabu (6/1/2021).

"Itu baru tahapan pertama, karena target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5,8 juta vaksin harus masuk ke daerah," katanya.

Dia menegaskan, 10,45 juta dosis vaksin Covid-19 harus terdistribusi ke daerah-daerah pada Februari 2021. Kemudian, menyusul 13,3 juta dosis vaksin didistribusikan pada Maret mendatang.

"Bulan-bulan berikutnya akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang," ucapnya.

Pemerintah sendiri menargetkan 181,5 juta warga Indonesia harus divaksin untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas). Saat ini, pemerintah telah melakukan pemesanan pasti (firm order) 329,5 juta dosis vaksin dari berbagai produsen.

Adapun 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac telah tiba di Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 122,5 juta dosis. Kemudian, dari Novavax ada 50 juta dosis, COVAX-GAVI 54 juta dosis, AstraZeneca 50 juta dosis, dan Pfizer 50 juta dosis vaksin Covid-19.

"Pengaturannya akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan," kata Jokowi.