AHY Sebut Usaha Pelengseran Kursi Ketum Demokrat Demi Kontestasi Capres 2024

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, gerakan yang mencoba melakukan pengambil alihan kepemimpinannya secara paksa, disebut berhubungan dengan kontestasi Pilpres 2024.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 01 Feb 2021, 16:23 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2021, 16:23 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Kunjungan AHY ke Medan sebagai dukungan moril untuk Akhyar-Salman di Pilkada (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, gerakan yang mencoba melakukan pengambil alihan kepemimpinannya secara paksa, disebut berhubungan dengan kontestasi Pilpres 2024.

Dia menyebut, ajakan untuk mengambil kursinya secara paksa dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilan posisi ketua umum partai akan dijadikanan jalan atau kendaraan, bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden di tahun 2024," kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

Dia menuturkan, usaha pengambilan kekuasaan itu nantinya dilakukan dengan cara dengan cara Kongres Luar Biasa atau KLB. Demi mencapai titik tersebut, diketahui para pelaku harus mendapatkan dukungan dari 360 orang pemegang suara yang telah dipengaruhi dan dijanjikan sejumlah uang.

"Konsep yang dipilih pelaku untuk mengganti paksa ketua umum partai adalah dengan menyelenggarakan KLB, berdasarkan penuturan saksi, untuk memenuhi syarat dilaksanakan KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah besar," ungkap AHY.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Diklaim Mendapat Dukungan Petinggi Negara

AHY mengungkapkan, selain penghasutan dan iming-iming uang, para pelaku juga memberikan klaim jika cara ditempuhnya mendapat dukungan dari lingkar kekuasaan negara.

Dia menegaskan, pihaknya tidak mudah percaya begitu saja dengan klaim para pelaku.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini sukses karena mereka mengklaim telah mendapat dukungan sejumlah petinggi negara, tapi kami masih berkeyakinan, cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapat kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar," kata AHY.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya