7 Pernyataan AHY soal Gerakan Ambil Paksa Kepemimpinan Partai Demokrat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara soal ada gerakan yang mencoba melakukan pengambilalihan kepemimpinannya secara paksa di Partai Demokrat.

AHY mengaku mendapatkan informasi tersebut dari sejumlah kader Partai Demokrat yang memberikan kesaksikan mulai dari tingkat pusat hingga cabang.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberi pandangan resmi yaitu tentang adanya gerakan politik pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, ini menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan," kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Senin, 1 Februari 2021.

Selain itu, AHY mengatakan, gerakan yang mencoba melakukan pengambil alihan kepemimpinannya secara paksa disebut berhubungan dengan kontestasi Pilpres 2024.

Berikut deretan pernyataan AHY soal adanya gerakan dalam Partai Demokrat untuk melakukan pengambilalihan kepemimpinannya secara paksa dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ada gerakan yang mencoba melakukan pengambilalihan kepemimpinannya secara paksa.

Dia menegaskan, mendapatkan informasi ini dari sejumlah kader Demokrat yang memberikan kesaksikan mulai dari tingkat pusat hingga cabang.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberi pandangan resmi yaitu tentang adanya gerakan politik pemgambil alihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa, ini menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan," kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Senin, 1 Februari 2021.

Dia mengungkapkan gerakan ini tidak hanya melibatkan internal Demokrat. Dia mengklaim juga melibatkan pejabat lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Kemudian, AHY kembali mengklaim dan tak menyebutkan nama, gerakan pelengseran tersebut juga mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi," terang AHY.

Untuk mendapatkan kepastian dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menelisik kebenaran informasi tersebut, AHY menyurati Presiden Jokowi.

"Tentunya kami tak mudah percaya dan mengedepankan asas praduga tak besalah, oleh karena itu, tadi pagi saya sudah kirimkan surat resmi kepada Yang Terhormat Pak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan," kata dia.

AHY membeberkan siapa saja para pelaku gerakan pendongkelan paksa atau pengkudeta kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurut dia, dari kesaksian para kader diterimanya dalam berita acara pemeriksaan, ada dua golongan.

"Pertama, pelaku yang berasal dari kader partai dan kedua mereka yang berasal dari nonkader partai," kata AHY.

Terhadap pelaku internal, AHY menyebut lima latar belakang sosok. Pertama, seorang kader Demokrat aktif, kedua, seorang kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian ketiga, satu orang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan keempat adalah seorang mantan kader yang sudah keluar dari partai tiga tahun lalu.

"Sedangkan non kader, adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya ke Presiden Joko Widodo," papar AHY.

AHY mengatakan, gerakan yang mencoba melakukan pengambil alihan kepemimpinannya secara paksa, disebut berhubungan dengan kontestasi Pilpres 2024.

Dia menyebut, ajakan untuk mengambil kursinya secara paksa dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilan posisi ketua umum partai akan dijadikanan jalan atau kendaraan, bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden di tahun 2024," kata AHY.

Dia menuturkan, usaha pengambilan kekuasaan itu nantinya dilakukan dengan cara Kongres Luar Biasa atau KLB.

Demi mencapai titik tersebut, diketahui para pelaku harus mendapatkan dukungan dari 360 orang pemegang suara yang telah dipengaruhi dan dijanjikan sejumlah uang.

"Konsep yang dipilih pelaku untuk mengganti paksa ketua umum partai adalah dengan menyelenggarakan KLB, berdasarkan penuturan saksi, untuk memenuhi syarat dilaksanakan KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah besar," ungkap AHY.

AHY mengungkapkan, selain penghasutan dan iming-iming uang, para pelaku juga memberikan klaim jika cara ditempuhnya mendapat dukungan dari lingkar kekuasaan negara.

Dia menegaskan, pihaknya tidak mudah percaya begitu saja dengan klaim para pelaku.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini sukses karena mereka mengklaim telah mendapat dukungan sejumlah petinggi negara, tapi kami masih berkeyakinan, cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapat kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar," kata AHY.

AHY mengatakan, telah menaruh curiga terkait gerakan pendongkelan paksa atau kudeta kursi ketua umum partai yang tengah dijabatnya.

Pada awalnya, hal tersebut dinilai sebagai problem internal yang dapat diselesaikan tanpa diumbar.

"Kami mencium gerakan ini dari sebulan lalu, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil dan internal belaka, tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu lalu, maka kami melakukan penyelidikan mendalam," terang dia.

AHY menegaskan, tidak begitu saja percaya saat disebutkan nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Sebab, posisi yang sedang diembannya saat ini dan faktor latar belakangnya.

Namun demikian, ada lebih dari delapan orang yang mengatakan telah bertemu dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar langsung rencana terkait.

"Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan partai, kami tentu akan mempertahankan kedaulan dan kehormatan partai," ucap AHY.

AHY kemudian menyatakan, kader partainya tidak mendukung garakan pendongkelan paksa atau kudeta terhadap kursi ketua umum Partai Demokrat.

"Kami bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan semua kader Demokrat menolak tegas segala niat upaya untuk mendongkel kepemimpinan Demokrat yang sah," kata AHY.

Menurut AHY, sumpah setia para kader Demokrat ditegaskan dengan pengakuan kesetiaan dan kebulatan tekad para pimpinan partai di tingkat pusat, daerah, dan cabang sesuai hasil kongres ke-V partai yang sah.

"Dengan kata lain insyaallah gerakan ini dapat ditumpas dengan kebulatan tekad kader di seluruh Tanah Air," kata dia.

AHY pun meminta, seluruh kader Demokrat untuk dapat merapatkan barisan dan terus bersatu memperjuangkan hak rakyat Indonesia.

"Saya instruksikan merapatkan barisan dan terus bersatu memperjuangkan rakyat Indonesia," tegas AHY.