Jokowi Nilai PPKM Tak Efektif, Airlangga Klaim Jakarta Alami Perbaikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim beberapa daerah mengalami perbaikan, pasca-kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal ini berbeda dari pandangan Presiden Jokowi yang menilai bahwa PPKM tak mampu menekan laju penyebaran Covid-19.

"Dari data PPKM, terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan itu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta," kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (3/2/2021).

Kendati begitu, dia mengakui dari 98 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM sejak 11 Januari 2021, sebanyak 63 daerah masih masuk zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu mengklaim mobilitas penduduk mengalami penurunan selama masa PPKM. Hanya di wilayah permukiman dan tempat kerja yang masih tinggi.

"Mobilitasnya masih relatif tinggi itu adalah tempat kerja maupun area pemukiman, sehingga area pemukiman ini menjadi perhatian," kata Airlangga.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021 tak berjalan efektif. Alih-alih menurun, kasus positif Covid-19 justru melonjak naik di sejumlah provinsi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Jumat, 29 Januari 2021. Namun, Sekretariat Presiden baru mengunggah video rapat pada Minggu 31 Januari 2021.

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," kata Jokowi seperti yang ditanyangkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Dia menekankan bahwa PPKM sengaja diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Namun, Jokowi melihat penerapan PPKM di lapangan justru tak tegas.

"Sebenarnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi, yang saya lihat di implementasinya, ini kita tidak tegas dan konsisten," ucapnya.